Soal Grasi Corby, SBY Dianggap Lemah

by
May 24th, 2012 at 1:50 pm

crimecasefiles.com

Pada 29 Juni 2005, tepatnya saat peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, Presiden SBY pernah berkata grasi tidak akan pernah diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba, termasuk Corby.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Presiden SBY pada Rabu (23/5)justru memberikan grasi berupa pengurangan hukuman 5 tahun kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang tersangkut kasus narkoba pada Oktober 2004 di Bandara Ngurah Rai, Bali, dan dihukum 20 tahun penjara.

Dikabulkannya permohonan grasi Corby oleh SBY langsung menimbulkan kontroversi. Sejumlah praktisi hukum dan pengamat serta pelaku politik mengkritik keputusan SBY.

Indra S.H. dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi bagian dari Komisi Hukum DPR RI mengatakan kebijakan SBY bertolak belakang dengan semangat untuk memerangi peredaran narkoba.

Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM juga menyoroti soal pemberian grasi Corby ini.

Ia menyatakan keheranannya karena pemerintahan SBY bisa begitu tidak berdaya dalam menghadapi permohonan pemerintah Australia. Menurutnya, mengampuni napi narkotika sesuai permintaan pemerintah asing bisa memberikan efek buruk terhadap harkat dan martabat bangsa.

Sependapat dengan Yusril, Indra juga meminta SBY untuk tidak tunduk begitu saja pada Australia. Ia meminta pembatalan pemberian grasi tersebut.

Merespon kritikan pedas tersebut, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan pemberian grasi untuk Corby ini tidak berarti kedaulatan hukum Indonesia goyah.

Ia mengharapkan pemberian grasi tersebut bisa membuat pemerintah Australia membalas dengan pemberian grasi serupa kepada anak-anak Indonesia yang ditahan di Negeri Kanguru itu.

Comment di sini