Dilarang Beli Premium, Mobil Dinas Berubah Jadi Pelat Hitam

by
June 12th, 2012 at 2:33 pm

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Presiden SBY sudah menginstruksikan hemat bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada seluruh jajarannya. Presiden memerintahkan mobil dinas pemerintah hanya diperbolehkan mengisi BBM nonsubsidi alias Pertamax.

Dalam instruksi tersebut sudah jelas bahwa “semua mobil dinas pemerintahan harus mengkonsumsi Pertamax”. Tapi, apakah semua pejabat pemerintahan mau menjalankan intruksi penghematan BBM subsidi tersebut?

Memang, pejabat negara Indonesia sangat “pintar-pintar”. Mereka yang biasanya menggunakan mobil dinas berpelat merah kini berubah jadi mobil dinas berpelat hitam. Ini adalah cara agar mereka bisa tetap menikmati BBM subsidi atau Premium.

Seperti yang dikutip dari Kompas, pada Selasa (12/6/2012), sejumlah mobil dinas anggota DPRD Jateng diketahui berganti menjadi pelat hitam. Padahal mobil yang digunakan adalah sama hanya saja pelat merah dicopot dan diganti pelat hitam.

Salah satunya Honda CRV yang dipakai anggota DPRD. Seharusnya mobil dinas ini berpelat merah H 4XX, tetapi sejak disuruh pakai Pertamax langsung berubah jadi pelat hitam dengan nomor polisi H 8XXX DP.

Lha, mobil dinas DPRD kan biasa dipakai sopir isi BBM di tempat kami, kok jadi berpelat hitam, minta Premium lagi,” ujar Lukman, pengelola salah satu SPBU di Semarang, Jawa Tengah.

Seharusnya semua mobil dinas pimpinan DPRD, pimpinan komisi, dan fraksi semestinya mengikuti ketentuan menggunakan Pertamax. Apalagi mobil dinas yang mereka gunakan tergolong sebagai mobil mewah yang berkapasitas mesin di atas 1.500 cc.

Lukman pengelola salah satu SPBU pun membenarkan adanya praktek curang yang dilakukan oleh para pejabat. Tak jarang pegawainya bersitegang dengan pemilik mobil mewah yang memaksa minta diisi Premium.

“Padahal, kami hanya menjalankan instruksi pemerintah untuk melayani mobil dinas dengan Pertamax,” kata Lukman seperti dikutip dari Kompas, Selasa (12/6/2012).

Tindakan mengganti pelat merah dengan pelat hitam yang dilakukan oleh pejabat ini pun disebut sebagai aksi korupsi baru. Itulah yang diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, FX Sugiyanto.

Sugiyanto menambahkan, wakil rakyat harusnya memberi contoh kepada masyarakat. Apalagi sudah tentu para penjabat mendapat jatah tambahan karena harus mengkonsumsi Pertamax. Jadi kenapa harus memaksa untuk pakai Premium, kan sudah ada uang tambahan dari pemerintah?

Comment di sini