Wisata dan Layanan Gratis di Jakarta Batal Digelar

by
June 19th, 2012 at 2:08 pm

IST

“Senyum Jakarta”, program andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-485, batal digelar. Hal ini dipastikan karena adanya rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta.

Acara ini seyogyanya digelar pada 18-24 Juni 2012. Program “Senyum Jakarta” ini mempersilakan warga Jakarta menikmati berbagai fasilitas dan taman wisata secara cuma-cuma.

Hasan Basri Saleh selaku Ketua HUT ke-485 Kota Jakarta mengatakan, pembatalan pelaksanaan program tersebut berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2012.

“Sebab, saat bulan Juni-Juli merupakan tahapan Pilgub. Mulai dari tahapan kampanye, masa tenang, dan penghitungan suara,” ujar Basri, seperti dikutip dari Vivanews.

KPU dan Panwaslu beralasan program tersebut berpotensi untuk disalahartikan sebagai kampanye Gubernur Fauzi Bowo oleh pihak lain. Untuk mencegah agar tidak terjadi konflik antartim sukses, maka KPU dan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi agar program tersebut dibatalkan.

Basri, yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta, menyesalkan pembatalan tersebut. Menurutnya, program “Senyum Jakarta” ini berawal dari ide warga Jakarta.

Program yang menghabiskan dana hingga Rp 2 miliar ini memberikan warga fasilitas-fasilitas dan hiburan secara gratis selama sepekan, 18-24 Juni 2012. Fasilitas-fasilitas yang disediakan secara gratis antara lain pembuatan akta kelahiran, pemeriksaan gula dan darah, pemeriksaan gigi, pembebasan biaya masuk taman wisata (Ancol dan Ragunan), serta layanan bus Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga menyatakan penyesalannya. Menurutnya, pembatalan “Senyum Jakarta” dan pelaksanaan Pilgub tidak proporsional karena kontestan Pilgub hanya 12 orang, sedangkan warga Jakarta yang merayakan HUT Kota Jakarta lebih dari 10 juta orang.

Namun, Ramdansyah, Ketua Panwaslau DKI Jakarta, membantah telah merekomendasikan pembatalan seluruh acara. Menurutnya, kegiatan tersebut boleh saja dilaksanakan, namun tidak selama tahapan pemilihan gubernur. Acara tersebut boleh dilaksanakan sebelum masa kampanye atau setelah pemungutan suara. Jika program tersebut dijalankan, ia khawatir akan muncul pendapat bahwa Pemprov DKI tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan gubernur.

Comment di sini