Fatwa MUI: Harta Koruptor Halal Dirampas

by
July 3rd, 2012 at 12:02 pm

Cover design by: Yudi Nur Riyadi

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa negara berhak untuk merampas harta hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, perampasan harta tersebut juga tidak mengurangi masa tahanan atau hukuman penjara.

Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am, MUI juga akan memproduksi buku saku yang berisi segala sesuatu tentang hukuman akhirat bagi pelaku korupsi. Buku saku tersebut rencananya akan dibagi-bagikan kepada seluruh bagian penyelenggara negara.

Namun, negara juga harus selektif. Tidak semua harta koruptor dapat diambil. Harta yang berhak diambil oleh negara adalah harta-harta yang telah terbukti secara hukum merpakan hasil korupsi. Harta lain seperti pendapatan, hasil usaha, atau harta waris, tidak boleh turut diambil.

Menurut MUI, fatwa tersebut merupakan bentuk dukungan dari MUI terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dicapai dalam diskusi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, tak kurang dari 100 ulama ikut berdiskusi.

Menurut Ni’am, kemungkinan fatwa perampasan harta tersebut akan mendapat protes dari aktivis Hak Asasi Manusia Karena menyimpan harta merupakan sebuah HAM.

“Landasan argumentasi fatwa ini sangan kuat, sehingga penegak hukum tak perlu lagi melaksanakannya,” ujarnya seperti dikutip dari Jawa Post.

Dengan adanya fatwa tersebut, diharapkan para penegak hukum akan bertindak tegas sehingga mampu memberikan efek jera.

Tidak hanya korupsi, pencucian uang pun tak lepas dari sorotan MUI. Mereka mengeluarkan fatwa yang mengharamkan uang hasil tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut ke negara.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah fatwa tersebut berlaku juga bagi koruptor yang beragama non-muslim?

Comment di sini