Pilkada DKI: Foke Kalah Jika MK Kabulkan Gugatan Warga

by
July 13th, 2012 at 3:01 pm

Jakarta (CiriCara.com) – Dua warga Jakarta mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-undang nomor 29 Tahun 2007 tentang penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Jika gugatan mereka dikabulkan, maka Putaran II tidak perlu dilakukan dengan Jokowi-Ahok– yang menurut Quick Count meraih suara terbanyak– keluar sebagai pemenang.

Mereka adalah Abdul Havid Permana, warga Cipinang Asem dan Mohammad Huda, warga Rawamangun. Melalui kuasa hukumnya M. Sholeh, mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menguji pasal 11 ayat 2 yang mengatur DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Menurut Sholeh, Provinsi DKI Jakarta mempunyai kekhususan yang membuat pemerintah membuatkan peraturan sendiri terkait pengaturan pemerintahan yaitu Undang-undang 29/2007 di mana terdapat pasal 11 yang menjelaskan tentang persentase kemenangan kandidat pilgub harus melebihi 50%.

Sholeh menilai ada keanehan karena pasal UU 29 tahun 2007 tersebut tidak mengatur tentang tahapan pemilihan lainnya seperti sosialisasi, masa kampane, masa tenang, dan lain-lain. Tahapan-tahapan yang tidak tercantum dalam Undang Undang nomor 29 Tahun 2007 tersebut kemudian mengacu pada Undang Undang nomor 12 Tahun 2008.

Jadi, ketika mengatur tahapan-tahapan dari sosialisasi hingga sumpah jabatan, mengacu kepada Undang-Undang 12/2008. Tapi ketika menetapkan pemenang, pemerintah menggunakan Undang-Undang 29/2007.

Menurut Sholeh, jika penetapan pasangan calon terpilih menggunakan Undang-Undang 12/2008, maka pemilihan gubernur hanya perlu satu putaran karena merujuk pasal 107 ayat 2 bahwa pasangan calon bisa memenangi pemilihan dengan 30% suara.

Pengacara asal Surabaya tersebut mengatakan bahwa gugatan ini bukanlah pesanan. Menurut Sholeh, kliennya merasa dirugikan karena harus dua kali meluangkan waktu untuk menyalurkan aspirasinya. Mereka juga tidak rela jika uang pajak yang mereka bayarkan dihambur-hamburkan untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran II.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Dahlia Umar mengaku belum mengetahui rencana gugatan tersebut. Namun, ia tidak mempermasalahkan rencana tersebut karena KPUD hanya menjalankan UU yang ada.

“Tidak masalah, silahkan saja,” ujarnya seperti dikutip dari PontianakPost. Ia juga mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak akan mengganggu Pilgub putaran II yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2012. (dd)

Comment di sini