SBY Terancam Bangkrut Hadapi Gugatan Rp 70 Triliun Plus $ 256.179,405 AS

by
July 18th, 2012 at 4:01 pm

Jakarta (CiriCara.com) - Presiden SBY sebagai pemimpin negara Indonesia harus menghadapi gugatan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) terkait kasus PT Freeport yang diduga merugikan negara.

Hendry David Oliver Sitorus selaku kuasa hukum IHCS mengungkapkan gugatan yang juga ditujukan kepada DPR RI, PT Freeport, dan Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam kesimpulan gugatan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (17/7), Hendry megatakan bahwa Presiden SBY dan DPR RI telah lalai dalam menunaikan kewajiban dalam hal pengelolaan negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa PT Freeport hanya membayar 1% dari harga jual emas ataupun perak yang berlaku di pasaran.

Jumlah nominal yang dituntut oleh pihak penggugat tidak main-main, yakni Rp 70 triliun ditambah 256.179,405 dollar AS. Gugatan dikeluarkan karena tergugat dinilai telah melanggar hukum karena terkait kontrak kerjasama di proyek Freeport. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dinilai gagal dalam mengartikan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Hendry, dikuasai negara berarti rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (bleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelandaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak penggugat juga memperkarakan aktivitas PT Freeport dan ESDM yang dianggap melanggar aturan pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur bahwa pembayaran emas 3,75 persen per kg dan perak 3,25 persen per kg dari harga jual.

Penggugat juga meminta majelis hakim agar memerintahkan Menteri ESDM untuk tidak melanjutkan aktivitas menambang sampai ada keputusan dari pengadilan yang bersifat permanen. (hp)

Comment di sini