MUI: Asal Teruji, Muslim Boleh Pilih Pemimpin Nonmuslim

by
August 8th, 2012 at 11:53 am

Jakarta (CiriCara.com) – Baru-baru ini masyarakat muslim di Jakarta sering mendengar ceramah bahwa Islam melarang umatnya untuk memilih pemimpin nonmuslim. Ceramah ini dimaksudkan untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Lalu, apa pendapat MUI?

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Amidhan, mengatakan bahwa umat Islam boleh memilih pemimpin yang bukan dari agama Islam (nonmuslim). Dengan syarat pemimpin tersebut harus sudah teruji keadilannya.

“Jika memang sudah teruji adil, maka boleh memilih pemimpin yang nonmuslim,” ujar Amidhan seperti dikutip Antara, di Jakarta, Selasa (7/8/2012) kemarin.

Lebih lanjut Amidhan menjelaskan, umat Islam boleh memilih pemimpin nonmuslim jika dihadapkan pada dua pilihan yakni, pemimpin Muslim tapi zalim, dan pemimpin nonmuslim tapi adil. Maka umat muslim diperbolehkan memilih pemimpin nonmuslim yang adil.

Amidhan menegaskan lagi bahwa pembolehan tersabut jika sudah ada bukti bahwa pemimpin nonmuslim itu adil. Tapi, jika belum terbukti maka umat Muslim diharuskan memilih pemimpin dari agama Islam.

“Itu (dibolehkan) kalau ada bukti-buktinya kalau pemimpin nonmuslim itu adil,” tegasnya.

Jika itu baru pada tahap pemilihan, lanjut Amidhan, maka pilihlah pemimpin yang Muslim. Menurutnya, perintah ini tercantum dalam surat Al Maidah ayat 51 yang kandungannya menyerukan umat Muslim untuk tidak memilih pemimpin selain yang beragama Islam.

Menurutnya, seruan tersebut sangat wajar. Karena bisa saja kaum Yahudi mengajarkan kaumnya untuk memilih pemimpin Yahudi. Dan umat Kristiani mengajak umatnya untuk memilih pemimpin Kristen.

Amidhan juga menilah ceramah Rhoma Irama yang dipermasalahkan itu tidak mengandung sifat SARA. “Lihat dulu konteksnya. Rhoma Irama itu bicara di Masjid, waktunya Ramadhan dan jamaahnya umat Islam, jadi sah-sah saja,” ujarnya.

Meskipun demikian, Amidhan tetap menyerukan agar pihak yang berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta putaran dua nanti bisa bersaing secara sehat. Ia mengimbau semua pihak agar tidak menggunakan isu SARA untuk politik.

“Indonesia itu negara demokrasi, bukan negara Islam,” tegas Amidhan. (YG)

Comment di sini