Sekarang Pakai Barang Palsu Bisa Ditangkap

by
August 9th, 2012 at 11:35 am

Jakarta (CiriCara.com) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum untuk menghentikan produk impor palsu yang beredar di Indonesia. Aparat Bea dan Cukai berhak melakukan penangkapan dan penyitaan barang palsu.

Kekuatan hukum aparat Bea dan Cukai sudah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012, tentang Penetapan Sementara Pengadilan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kuasa ini diberikan menyusul makin banyaknya barang palsu impor di Indonesia.

Direktur Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa dengan adanya peraturan itu, aparat Bea dan Cukai bisa bertindak tegas tanpa harus menunggu proses pengadilan selesai.

Saat ini pelanggaran HKI berupa pemalsuan dan pembajakan sudah marak di Indonesia. Barang impor palsu yang masuk ke Indonesia turut mempermudah pembajak untuk menyebarkan barang palsu. Adapun barang impor palsu yang sering ditemukan adalah, software, spare parts, dan obat-obatan.

“Pembajakan meningkat tidak melulu dilakukan oleh orang Indonesia, tapi juga akibat peredaran barang impor palsu,” kata Ahmad dalam keterangan pers tentang sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perlindungan terhadap HKI, Rabu (8/8/2012) kemarin.

Untuk menekan peredaran barang impor palsu, pemerintah juga akan melakukan sweeping dan memberi tindakan tegas bagi yang melanggar HKI. Pemerintah juga berencana untuk menertibkan pasar dengan cara standarisasi merek dan keaslian barang dagangannya.

Rencananya, pemerintah akan melanjutkan program Mall Bebas Pelanggaran Merek di semua pusat perbelanjaan di Indonesia. Saat ini Mall Senayan City sudah mendapat sertifikat dari pemerintah sebagai pusat perbelanjaan bebas merek palsu di Jakarta.

Menurut Ramli, program tersebut bisa bermanfaat untuk pengusaha mall dan juga pembeli. Dengan adanya sertifikasi tersebut pelanggan atau pembeli tidak akan tertipu barang palsu dan mall bisa menjadi pusat perbelanjaan yang lebih dipercaya oleh pembeli.

Untuk pembinaan masyarakat mengenai barang palsu, Ramli sudah berkoordinasi dengan MUI. “Selama ini, kami sering bekerja sama dengan pelaku bisnis, kini kami mengajak majelis ulama,” jelas Ramli kepada Tempo.

Sementara ini MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai pelanggaran hak cipta dan juga peredaran barang palsu di kalangan masyarakat Indonesia. (YG)

Comment di sini