Akan Ada Fatwa Tak Wajib Bayar Pajak?

by
August 13th, 2012 at 1:20 pm

Jakarta (CiriCara.com) – Beberapa regulasi pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada rakyat akan segera dikritisi. Salah satunya yang akan dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengkritisi masalah pajak. Pasalnya, pajak rakyat sering dikorupsi oleh pejabat pemerintahan.

“Salah satu yang perlu dipertanyakan lagi seperti kewajiban membayar pajak, karena kenyataannya sering dikorupsi,” jelas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU. Menurutnya, kasus korupsi pajak ini sudah dilakukan oleh kepolisian, kehakiman, bea cukai, dan ditjen pajak.

Rencananya pihak PBNU akan melakukan musyawarah nasional (Munas) yang bakal digelar pada 14-18 September mendatang di Pesantren Kempek Cirebon. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas mengenai beberapa regulasi pemerintah lainnya.

Menurut Kiai Said, perbaikan secara nasional menjadi hal yang penting agar menjadi sebuah semangat nasionalisme serta menunjukkan eksistensi bangsa. Pasalnya, saat ini rasa nasionalisme di Indonesia masih kurang sehingga muncul korupsi di sektor perpajakan.

Karena kasus korupsi itulah, PBNU berencana untuk mengeluarkan fatwa tidak wajib bayar pajak. Dimana dengan fatwa tersebut masyarakat bisa menolak bayar pajak selama kasus korupsi masih terus terjadi.

Kiai Said mengatakan jika kasus korupsi sudah bisa dihilangkan dari sektor pajak, maka masyarakat akan diwajibkan kembali untuk bayar pajak. “Hal ini selaras dengan dalil mengikuti ulil amri (pemimpin) yang tidak mengajak kemaksiatan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Munas NU Syahrial Syarif menyatakan, dalam Munas tersebut akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Munas ini nantinya akan mengusung semangat nasionalisme dan multikulturalisme. “Dengan fokus pembahasan empat pilar kebangsaan,” jelasnya.

Dalam Munas NU tersebut akan dibentuk bahtsul masail (focus group discuss), yang akan membahas tiga hal utama. Hal tersebut adalah Mauduiyah (rujukan dasar), Qanuniyah (masalah undang-undang), dan Waqi’iyah (isu-isu khusus seperti hukum pilkada, pajak, dan anak di luar nikah).

Sebelumnya, adik kandung almarhum Gus Dur, Lily Wahid, bersama Sekjen Asosiasi Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia Dr Sasmito Hadinegoro, mencanangkan maklumat penundaan bayar pajak. Dimana dalam maklumat tersebut mereka mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak pada tahun 2013 mendatang.

Menurut Lily, selama ini pemerintah telah menggunakan pajak rakyat untuk kepentingan bank. Pasalnya ada Rp 60 triliun dana pajak yang digunakan untuk pembayaran obligasi rekap bunga bank setiap tahunnya.

Lily mengatakan bahwa seharusnya pajak yang berasal dari rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk bank. Peminjaman dana pajak untuk para bankir saat Indonesia krisis juga menjadi pertimbangan penting bagi Lily. Menurutnya, hal itu sudah merupakan pembodohan masyarakat.

“Salah satu penggagasnya adalah yang saat ini menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dan dalam hal ini yang bersangkutan harus bertanggung jawab,” tegas Lily, seperti dikutip Okezone di Kabupaten Blitar.

Maklumat penolakan membayar pajak itu sudah tersebar di beberapa kota besar. Diantaranya Medan, Blora, Yogyakarta, Kabupaten Gorontalo, dan Pati. Penandatanganan maklumat ini juga telah dihadiri oleh beberapa tokoh ternama. (YG)

Comment di sini