3 Keganjilan Kasus “Terorisme” Solo

by
September 3rd, 2012 at 10:48 am

radioaustralia.net.au

Surakarta (CiriCara.com) – Setelah kota Surakarta atau Solo digegerkan dengan rentetan peristiwa penembakan yang terjadi dua bulan terakhir ini, polisi mengklaim tindakan tersebut murni kasus terorisme. Namun, menurut IPW (Indonesia Police Watch) terdapat beberapa kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Apa saja?

Keganjilan pertama disebabkan oleh adanya perbedaan penyataan tentang senjata yang dipakai si penembak. Kapolresta Solo Kombes Asdjima’in sebelumnya menyebutkan bahwa senjata yang digunakan untuk menembak polisi di Pospam Lebaran berjenis FN kaliber 99 mm padahal setelah diselidiki senjata tersebut adalah sebuah Bareta dengan tulisan Property Philippines National Police. Oleh karena itu, timbul dugaan bahwa orang yang ditembak Jumat Malam kemarin bukan sebagai pelaku mutlak terorisme yang sebenarnya karena bisa jadi ada pihak lain yang berperan sebagai pelaku utama.

Keganjilan kedua, menurut Neta, anggota Densus 88 yang tewas tertembak, Bripda Suherman membuktikan bahwa anggota Densus tidak bertindak sesuai standar yang berlaku yang seharusnya mewajibkan mereka untuk memakai rompi anti peluru sesuai dengan Standard Operating Procedure.  Hal ini membuat sangsi penyataan bahwa tanggal 31 Agustus malam tersebut terjadi operasi Densus di kota Solo.

Keganjilan yang terakhir mengarah kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah-olah membangun pencitraan baik tentang pemerintahannya di tengah kisruh penembakan di kota Solo. SBY memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk meninjau lokasi kejadian beberapa jam setelah terjadi penembakan Jumat malam lalu yang sangat berbeda dengan tindakan acuh SBY saat terjadi tiga peristiwa penembakan lain di pos pengamanan lebaran sebelumnya.

Walaupun Densus 88 telah menyatakan kasus rentetan penembakan polisi di kota Solo tersebut telah selesai, namun kasus terorisme lain terhadap polisi tetap menjadi ancaman besar karena sebagian besar masyarakat telah jengah terhadap perilaku buruk polisi yang arogan, anarkis dan terkesan tidak melindungi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa pengeroyokan 11 polisi oleh masyarakat sipil sepanjang tahun 2012 ini. Oleh karena itu Neta menghimbau Kapolri dan jajarannya untuk menindak tegas petugas yang tidak memenuhi standar sikap polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. (RN)

Comment di sini