Anggota DPR Tertangkap Kamera “Berplesiran” di Kapal Denmark

by
September 7th, 2012 at 11:02 am

Tribunnews

Jakarta (CiriCara.com) – Berangkat menuju Denmark dan Turki dengan alasan mengurus logo PMI, sejumlah anggota DPR diduga malah menggunakan dana miliaran rupiah uang negara untuk berplesiran di negeri Eropa tersebut.

Dilansir dari Tribunnews.com, seseorang dengan alamat surel atau e-mail, sony_akhmad@yahoo.com mengirim bukti foto sejumlah anggota DPR yang tengah plesir di atas kapal di kanal Kopenhagen, Denmark.

Tampak dalam foto tersebut, anggota DPR sedang mengobrol satu sama lain sambil menikmati perjalanan di atas kapal sambil mengutak atik komputer tablet atau iPad mereka. Sebanyak dua puluh orang terdiri dari 10 anggota Baleg yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusumah (F-PPP) dan 10 anggota Baleg  dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Anna Mu’awanah (F-PKB) berangkat ke Denmark dan Turki.

Alasan yang dipakai para anggota DPR mengunjungi kedua negara tersebut adalah untuk menentukan logo Palang Merah karena kedua negara tadi dianggap sebagai pusat perkembangan lembaga kemanusiaan di dunia.

Di sisi lain, Ignatius Mulyono selaku Ketua Badan Legislatif DPR yang juga politisi Partai Demokrat mengaku tidak tahu tentang uang APBN yang dipakai oleh 20 anggota DPR untuk biaya ke Denmark dan Turki karena menurutnya, anggaran tersebut adalah urusan Sekjen DPR dan Sekretariat Baleg serta tidak ditandatangani oleh pimpinan.

Untuk alasan yang belum diketahui secara pasti, RUU Palang Merah yang sudah pernah diajukan pada tahun 2005 kembali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2012 sehingga hal ini bisa menjadi alasan kuat DPR “plesiran” ke luar negeri.

Dikutip dari sumber yang sama, pihak Baleg menegaskan jika RUU ini sangat penting untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara untuk membentuk perhimpunan nasional dengan lambang palang merah untuk tanda pelindung dan pengenal.

Secara sejarah, Indonesia pernah ikut serta dalam Konvesi Jenewa pada tahun 1949 yang dibuktikan dengan UU Nomor 50 tahun 1958 tentang keikutsertaan Indonesia di Palang Merah Internasional.

Walau tujuannya sangat penting bagi pergerakan lembaga kemanusiaan di Indonesia, namun tindakan ini menuai kontroversi di masyarakat karena penggunaan dana yang tidak transparan dan terkesan hanya “berfoya-foya” saja. (RN)

Comment di sini