Hadapi Masa Tenang Putaran Kedua, KPU Larang Rilis Hasil Survei

by
September 17th, 2012 at 10:59 am

Berita Daerah

Jakarta (CiriCara.com)Masa kampanye bagi kedua pasangan Cagub dan Cawagub DKI telah usai pada hari Minggu 16 September 2012 kemarin. Dan mulai hari ini segala bentuk kegiatan yang berbau kampanye dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk merilis hasil survei tentang prediksi pemenang Pilkada DKI putaran kedua.

“Sekarang sudah masuk masa tenang, dilarang merilis survei apakah itu rilis dalam bentuk liputan atau iklan,” ujar Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah Senin, 17 September 2012, seperti dikutip dari Detik.com.

Selain itu, Ramdansyah juga merilis larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh kedua pasangan.

Kampanye dalam bentuk alat peraga, pemasangan iklan elektronik maupun cetak dan pertemuan terbatas serta bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh KPU dan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” tegasnya lagi, dikutip dari sumber yang sama.

Selama masa tenang dimulai ini, Ramdansyah juga berharap agar segala bentuk alat peraga yang berkaitan dengan kampanye mulai diturunkan oleh tim sukses masing-masing agar tidak diturunkan secara paksa oleh petugas Satpol PP.

Selain itu, Ramdansyah menambahkan agar pada hari H pemungutan suara mulai jam 07.00 hingga 13.00 WIB, kedua pasangan Jokowi-Basuki dan Foke-Nara, dilarang melakukan survei dan memasang alat peraga.

Pelanggaran yang ditemukan selama masa tenang hingga hari pencoblosan nanti akan mendapat sanksi tegas dari Panwaslu. Panwaslu bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) akan melaporkan hal ini ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk dijatuhi sanksi.

Sanksi yang akan diberikan kepada bentuk pelanggaran tersebut telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini, pihak yang melanggara akan dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin penyelenggaraaan penyiaran. Sedangkan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar untuk penyiaran radio serta denda paling banyak Rp 10 Miliar untuk penyiaran televisi.  (RN)

[colorvote id="4" style="wpcvp-poll"]

Comment di sini