NU Minta Pilkada Diserahkan ke DPRD

by
September 17th, 2012 at 10:21 am

 

JIBI Foto


Cirebon (CiriCara.com)Pilkada DKI Jakarta 2012 memang menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Dari hasil Musyawarah Alim Ulama, NU mendesak pemerintah untuk menghapus pemilihan langsung gubernur dan bupati.

Menurut NU, pemilihan langsung kepala daerah yang berjalan selama ini dinilai tidak efektif dan hanya menghamburkan uang negara. Itulah sebabnya NU memintah pemilihan gubernur ditentukan oleh perolehan suara di DPRD. Pasalnya cara tersebut bisa menghemat anggaran negara.

“Hanya mendidik rakyat menjadi pengemis pada kandidat, rakyat dididik menjual hati nuraninya demi fasilitas,” ujar Katib Aam Syuriah PBNU, Malik Madani, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Minggu (16/9/2012) kemarin.

Dalam sidang bahtsul diniyah maudluiyah, disepakati bahwa sistem pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung (dilipih rakyat) lebih banyak meninggalkan hal negatif ketimbang manfaatnya. Itulah sebabnya Pemilukada lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD.

Malik Madani mencontohkan efek negatif Pemilkada misalnya, Pemilukada tidak menjamin menghasilkan pemimpin terbaik. Kebanyakan malah memunculkan pemimpin terkaya. Padahal, menurut Malik, biaya untuk menggelar Pemilukada sangat banyak. Itu artinya, Pemilukada bersifat sia-sia.

Pemilukada juga kerap kali menimbulkan konflik dan politik uang. Akibatnya, kata Malik, masyarakat akan terbiasa menerima uang sogokan. Padahal, hal seperti itu sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi dalam hal ini suap-menyuap untuk jadi pejabat.

Tidak hanya itu, lanjut Malik, Pemilukada juga sering menimbulkan kekerasan di tingkat bawah. Banyak masyarakat yang emosi karena calon yang didukungnya tidak lolos dalam Pilkada. “Kantor KPU dan Bupati dibakar itu sudah jadi lazim,” katanya.

Karena hal tersebut, Malik Madani melanjutkan, musyawarah Nahdlatul Ulama merekomondasikan agar pemilihan gubernur dan bupati tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi dikembalikan ke sistem sebelumnya, yakni dipilih oleh anggota DPRD.

“Karena itu, kami merekomendasikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD,” jelas Malik seperti dikutip Tempo.

Malik mengakui bahwa menyerahan Pilkada ke DPRD itu tidak sepenuhnya baik. Namun, ia percaya cara tersebut akan meminimalisir efek negatif dibanding Pemilukada di masyarakat luas. “Lebih gampang mengawasi DPRD daripada mengawasi masyarakat luas,” ujarnya.

Rencananya hasil rapat tersebut akan diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) untuk ditindaklanjuti. Pasalnya Presiden SBY akan datang ke Pondok Pesantren Kempek, Senin (17/9/2012) hari ini. (YG)

[colorvote id="4" style="wpcvp-poll"]
Comment di sini