Menjelang Pilkada DKI Politisasi Guru Kian Marak

by
September 19th, 2012 at 9:27 am

Okezone

Jakarta (CiriCara.com)Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan dilaksanakan pada esok hari, Kamis 20 September 2012 ternyata masih rawan dengan berbagai aksi kampanye terselubunbg.

Salah satu golongan yang menjadi sasaran kampanye gelap ini adalah jajaran guru yang seharusnya netral terhadap pasangan manapun. Tim sukses salah satu pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli diduga telah melakukan kampanye gelap lewat berbagai cara melalui pertemuan-pertemuan guru dan pembagian buku.

Oleh karena itu, Selasa, 18 September 2012 kemarin dalam pertemuan Forum Musyawarah Guru Jakarta, para guru mengadukan aksi atasan yang mengadakan penyuluhan untuk memilih salah satu calon pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Seperti yang dilansir dari Tempo.co, Ketua Umum Forum Musyawarah Guru Jakarta, Retno Listyanti melaporkan politisasi guru ini ke aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Kami diminta untuk mempengaruhi murid-murid untuk memilih salahsatu calon gubernur,”katanya.

Menurut Retno, di sejumlah sekolah juga ditemukan aksi pembagian buku mengenai keberhasilan Gubernur Fauzi Bowo dalam memimpin Ibukota. Buku tersebut berjudul “Ngintip  yuk, Lima Tahun Ini Bang Fauzi Bowo dah Ngapain Aja Sih”.

Menurut Retno, seharusnya para kandidat pemimpin Jakarta tetap menghormati netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada DKI termasuk guru di dalamnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya patuh terhadap perundang-undangan, bukan atasannya,” kata Retno, dikutip dari sumber yang sama.

Setelah mendapat laporan, Febri Hendri selaku Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW berjanji akan meneruskan pengaduan guru ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta. Sedangkan dari pihak Panwaslu, M. Jufri selaku anggota berencana akan mengerahkan anggotanya di wilayah untuk mengecek dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan kandidat.

“Bila terbukti itu semua diorganisir oleh pasangan calon atau tim suksesnya, secara administrasi mereka bisa didiskualifikasi,” kata Febri lagi . (RN)

[colorvote id="4" style="wpcvp-poll"]

Comment di sini