Dahlan Iskan Mau Sebut Nama Oknum Anggota DPR

by
October 30th, 2012 at 10:05 am

Jakarta (CiriCara.com) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, kembali berselisih dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Dahlan sempat mengirim pesan singkat kepada Sekretaris Kabinet, Dipo Alam.

Diberitakan oleh Kompas.com,  pesan singkat yang dikirim Dahlan menyatakan bahwa ada anggota DPR yang masih meminta ‘jatah’ kepada BUMN. Karena pesan itu, wakil rakyat yang duduk di parlemen menjadi berang dan mendesak Dahlan agar mengungkapkan anggota DPR yang dimaksud secara terbuka.

Marzuki Alie, Ketua DPR juga ikut mendesak Dahlan Iskan agar menyebutkan nama anggota DPR yang dimaksud. Dalam menanggapi desakan ini, Dahlan menyatakan keheranannya karena ia sama sekali tidak bermaksud membesar-besarkan masalah dan membongkarnya.

“Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR,” ujar Dahlan seperti dikutip Kompas.com pada hari Senin, 29 Oktober 2012 malam.

Dahlan Iskan menjelaskan jika berita tentang anggota DPR yang meminta jatah dari para BUMN itu bukan datang darinya. Ia hanya berupaya melindungi BUMN-BUMN di Indonesia karena sering dimintai jatah oleh DPR dengan berbagai alasan.

Dengan dalih melindungi BUMN, Dahlan lalu membuat surat edaran untuk semua direksi BUMN dengan rujukan instruksi Presiden SBY dan surat edaran Seskab Dipo Alam. Ia juga membantah bahwa surat edaran yang ia buat berkaitan dengan penemuan inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp. 37,6 trilliun di tubuh PLN.

Perselisihan memuncak karena Dahlan Iskan tetap menyatakan lewat pesan singkat kepada Dipo Alam bahwa anggota DPR masih ada yang meminta jatah walau sudah diberi surat edaran.

Penyataan inilah yang menjadi masalah besar bagi para anggota parlemen. Dahlan menolak saat diminta kejelasan terkait kasus kongkalingkong ini. Panggilan terhadap Dahlan oleh DPR juga dimaksudkan untuk memberikan keterangan seputar dugaan inefisiensi PLN sebesar Rp. 37,6 triliun saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN. (RN)

Comment di sini