Duh! DPR Minta Rp. 1 Miliar Lebih Setiap Rapat

by
October 30th, 2012 at 11:00 am

Jakarta (CiriCara.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya masih saja berulah. Tudingan Menteri BUMN, Dahlan Iskan terhadap anggota dewan yang masih sering meminta ‘jatah’ pada BUMN dibenarkan lewat pengakuan Ismed Hasan Putra, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara (Persero).

Menurut pengakuan Ismed, perusahaannya harus mengeluarkan biaya seniliai Rp. 1 miliar lebih untuk setiap kali rapat. Dana miliaran itu kemudian dibagikan kepada kurang lebih 50 anggota komisi. Nantinya setiap anggota akan memperoleh jatah Rp. 20 hingga 25 juta.

Kewajiban membayar biaya rapat sebesar itu menurut Ismed diperoleh dari sekretaris perusahaannya ketika dia baru menjabat sebagai Direktur Utama pada bulan Maret 2012. Ismed juga membenarkan jika dana iuran untuk rapat sudah menjadi tradisi di kalangan DPR.

Ketika menjabat sebagai Direktur Utama, Ismed membuat kebijakan baru agar tidak mengeluarkan dana sepeserpun untuk anggota Dewan.

“Saya bilang periode saya jangan. Saya tidak akan beri berapa pun besarnya,” kata Ismed seperti dikutip Tempo.co.

Ismed juga bercerita bahwa dirinya pernah dimintai 20 ribu ton gula oleh salah seorang anggota Dewan dengan alsan untuk dibagikan di daerah pemilihannya dalam rangka program Corporate Social Responsibility (CSR). Ismed menerangkan jika perusahaanya akan merugi sebesar Rp. 68,452 miliar jika ia meloloskan rencana itu.

Akhirnya pihak RNI milik Ismed memberi ‘upeti’ DPR sebesar 200 ton gula yang dibeli dengan harga pabrik.

Penyataan Ismed ini disambut dingin oleh Ketua Komisi BUMN DPR, Airlangga Hertanto. Ia menyarankan agar Ismed tidak banyak berkicau karena DPR tidak pernah bertemu muka dengannya di dalam rapat.

“Komisi tidak pernah rapat dengan dia. Jadi dari mana dia tahu. Saya minta Ismed jangan banyak omong,” kata Airlangga kepada sumber yang sama.

Selaku Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengerti permasalahan yang dihadapi oleh berbagai BUMN di bawah kepemimpinannya hingga ia memberikan surat edaran kepada pemimpin BUMN-BUMN agar tidak lagi memberi upeti dan jatah kepada para anggota Dewan. Keputusan Dahlan ini membuat hubungannya dengan DPR merenggang. (RN)

Comment di sini