DPR: Dahlan Iskan Bisa Dituntut ke KPK!

by
October 31st, 2012 at 9:54 am

Jakarta (CiriCara.com) – Perseteruan antara Dahlan Iskan dan DPR kian memuncak. Kali ini DPR meminta dengan tegas Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN untuk bertanggung jawab atas kebijakannya saat menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

Kebijakan Dahlan saat itu dinilai lalai terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan kerugian PLN senilai Rp. 37,6 triliun.

Jika berhasil membuktikan kerugian PLN ini maka DPR tidak segan-segan akan membawa kasus tersebut ke arah hukum melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“PT PLN harus kita selamatkan, karena itu milik rakyat. Kalau merugikan negara harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang nanti ditemukan unsur memenuhi korupsi, harus diteruskan ke penegakan hukum,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, di Jakarta, Selasa 30 Oktober 2012 seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kerugian negara akibat PLN dapat disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk korupsi. Effendi juga meminta kejelasan mengenai pengadaan genset dan prosedur KKN nya.

Untuk memeriksa jumlah kerugian Effendi menuturkan jika pihaknya meminta BPK untuk melakukan audit terkait kerugian yang telah diderita negara.

Pertikaian antara Dahlan Iskan dan DPR mencuat saat Dahlan menyatakan bahwa pihak DPR masih sering meminta ‘jatah’ kepada BUMN-BUMN. Karena itu, selaku Menteri, Dahlan lantas menyuruh seluruh anak buahnya untuk berhenti memberi jatah dan upeti apapun yang diminta oleh anggota dewan.

Belum padam emosi DPR pada Dahlan, anggota dewan kembali dibuat marah dengan beredarnya SMS atau pesan singkat yang membeberkan 18 inisial nama anggota dewan dari berbagai fraksi yang ditengarai sering meminta jatah pada BUMN kemarin, 30 Oktober 2012. (RN)

Comment di sini