4 Cara DPR Minta Upeti ke BUMN

by
November 1st, 2012 at 3:48 pm

Jakarta (CiriCara.com) – Babak perselisihan Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN dan DPR ternyata belum menemui titik terang.

Menanggapi isu bahwa konflik DPR dan BUMN baru merebak akhir-akhir ini, Dahlan dengan enteng mengatakan jika permasalahan yang terjadi antara kedua lembaga itu telah berlangsung lama hingga hari ini.

Perseteruan DPR dan BUMN memuncak karena diawali dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Dahlan ke Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Isi pesan singkat tersebut adalah pemberitahuan tentang pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR kepada BUMN.

Selain itu, Dahlan juga meminta agar seluruh BUMN berhenti untuk memberi jatah kepada anggota dewan baik DPR, DPRD, dan rekanannya melalui surat edaran. Surat edaran tersebut juga ditujukan untuk menindaklanjuti himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang hal yang sama.

“Pak Presiden juga menyatakan prihatin dan mendukung langkah saya untuk mengeluarkan surat edaran (instruksi untuk tidak kongkalikong dengan legislatif dalam bentuk apa pun),” kata Dahlan seperti dikutip oleh Kompas.com

Saat didesak untuk membeberkan nama oknum anggota DPR yang melakukan praktik pemerasan itu, Dahlan menolak dengan alasan itu bukan urusannya.

Namun, menurutnya ada empat cara yang kerap dipakai anggota Dewan dalam meminta ‘upeti’ ke BUMN.

Pertama, anggota Dewan sering meminta berbagai fasilitas pada BUMN untuk memuluskan sebuah proyek atau permintaan dana untuk tujuan tertentu.

Kedua, oknum eksekutif juga meminta jatah kepada jajaran direksi BUMN dengan alasan untuk pengadaan hal tertentu yang diadakan oleh BUMN. Oknum ini bermain dengan menitipkan rekanan yang dikenal untuk memegang tender.

Ketiga, ada sejumlah oknum dari anggota Dewan yang berusaha memasukkan sanak saudaranya agar menjadi pegawai BUMN. Praktik ini bisa dicegah karena BUMN memiliki pola perekrutan sendiri.

Sedangkan keempat, anggota Dewan sering meminta uang terima kasih kepada direksi BUMN. Praktik-praktik ini terjadi di seluruh perusahaan BUMN.

Sedangkan menurut Dahlan, oknum yang meminta jatah juga beragam dari anggota komisi hingga pimpinan fraksi. Sementara nama partai yang paling banyak meminta jatah masih disimpan oleh Dahlan. (RN)

Comment di sini