70 Ribu Buruh Unjuk Rasa Lagi Kamis Ini

by
November 20th, 2012 at 10:52 am

Republika

Jakarta (CiriCara.com) – Buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) diperkirakan akan kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran  pada Kamis, 22 November 2012 mendatang.

Aksi unjuk rasa kali ini akan diikuti oleh 70.000 buruh yang akan mendatangi Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta, dan Gedung DPR. Tujuan aksi unjuk rasa kali ini adalah untuk menekankan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan UMP dan UMK 2013 di atas Rp. 2 juta atau setara 150 persen nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Aksi akan mulai dari Bundaran HI baru ke Istana dan ditutup di Gedung DPR,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com dari Kontan.

Rencana unjuk rasa yang digalang oleh MPBI ini sudah diundurkan dua hari menjadi tanggal 22 November 2012 dari rencana semula pada 20 November 2012. Pengunduran ini ditujukan untuk menguatkan persiapan aksi di internal serikat buruh.

Peserta unjuk rasa dimulai dari 70.000 hingga 100.000 buruh yang berasal dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Banten, Cilegon, dan Cimahi.

Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga menolak upaya Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menggugat penetapan nilai UMP DKI Jakarta dan UMK Bekasi untuk tahun 2013.

Di samping itu, buruh juga menolak rencana Apindo dan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) untuk melakukan uji materi peraturan tentang alih daya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar hanya memastikan bahwa pekerjaan alih daya atau outsorcing hanya untuk lima bidang pekerjaan saja.

Pada hari Kamis nanti, buruh juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan peraturan tentang jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada saat pelaksanaan jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014 nanti, seluruh pembayaran iuran akan dibebankan seluruhnya pada pengusaha.

Tuntutan terakhir yang akan disampaikan buruh dalam aksi unjuk rasa nanti adalah penolakan rencana pemerintah dan DPR yang akan membahas dan menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) yang dapat mengancam kebebasan para buruh untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. (RN)

Comment di sini