Isi Edaran Larangan Membonceng Mengangkang di Lhokseumawe

by
January 9th, 2013 at 2:23 pm

Lhokseumawe (CiriCara.com)Larangan membonceng mengangkang yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, mulai 7 Januari 2013 masih menuai perdebatan.

Ada sebagian pihak yang menilai bahwa Perda larangan membonceng mengangkang ini layak diberlakukan, namun pihak lain menilai bahwa peraturan ini menimbulkan bahaya bagi para pembonceng wanita.

Walau kontroversi terus bergulir namun Pemkot Lhokseumawe telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan dewasa yang dibonceng motor.

Fimadani

Diberitakan oleh Tribunnews.com, surat edaran ini ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Ketua DPR Kota Lhokseumawe, Saifuddin Yunus, Ketua MPU Kota Lhokseumawe, Drs. Tgk H. Asnawi Abdullah, Ketua MAA Kota Lhokseumawe, Tgk H Usman Budiman, pada tanggal 2 Januari 2013 lalu.

Dan inilah bunyi surat edaran dengan nomor 002/2013 tentang pelarangan membonceng mengangkang bagi wanita tersebut:

Untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah maksiat secara terbuka, maka dengan ini Pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe, agar:

1. Perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (duek phang), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).

2. Di atas kendaraan baik sepada motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh;

3. Bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat Islam dan tata kesopanan dalam berpakaian;

4. Kepada seluruh keuchik, imum mukim, camat, pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swadaya, agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.

Surat edaran ini telah disosialisasikan kepada masyarakat Lhokseumawe sejak tanggal 7 Januari 2013 kemarin. Awalnya, larangan ini dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Lhokseumawe sebelum berlanjut ke seluruh warga kiota Lhokseumawe.

Sebelumnya peraturan ini menjadi perbincangan publik karena dinilai membahayakan pengendara dan pembonceng sebab posisi menyamping mengakibatkan ketidakseimbangan pada motor. (RN)

Comment di sini