Banjir Jakarta 2013: Jika Tak Perbaiki Jalan, Jokowi Bisa Dipidana?

by
January 23rd, 2013 at 3:56 pm

Jakarta (CiriCara.com) – Pasca banjir yang menerjang Jakarta pada pekan lalu, kini muncul masalah lain di jalanan Jakarta. Karena intensitas air yang tinggi dan waktu rendam yang lama, beberapa ruas jalanan di Jakarta berlubang.

Tribunnews

Tribunnews

Jalanan berlubang yang tersebar di wilayah Jakarta bukannya tidak menimbulkan bahaya. Menurut catatan, sudah ada tiga orang korban jiwa yang meninggal dunia akibat jalanan berlubang ini.

Karena jatuhnya korban ini IPW atau Indonesia Police Watch menuntut Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dan pejabat DKI Jakarta lainnya harus bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan. Jika tidak, maka Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta bisa dipidana.

“Gubernur Jakarta Jokowi harus segera memperbaiki dan memberi tanda pada jalan-jalan yang rusak. Jika tidak, Jokowi dan anak buahnya bisa terkena pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Rabu, 23 Januari 2013 kepada Merdeka.com.

Neta menggunakan alasan hukum yang tertuang pada pasal 273 ayat 1 sampai 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di pasal itu disebutkan bahwa “pejabat penyelenggara jalan yang membiarkan jalan rusak hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka atau tewas terkena sanksi pidana. Jika korbannya tewas, ancamannya 5 tahun penjara dan jika luka berat satu tahun penjara

Menurut Neta, pejabat penyelenggara jalan yang ia maksud adalah Menteri PU (Perhubungan Umum), Gubernur, Kanwil PU, dan Kepala Dinas PU.

IPW sempat mencatat kecelakaan yang terjadi akibat jalanan berlubang. Pada Selasa, 22 Januari 2013, kakak beradik Purwanto dan Novita Sari terjungkal karena terperosok ke jalanan berlubang. Karena terperosok, keduanya terlindas Bus TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur.

Korban Purwanto tewas di tempat dan Novita Sari luka berat. Selain Purwanto dan Novita, ada dua orang korban lain, Taufik dan Beti yang tewas dilindas truk karena terjungkal di jalanan berlubang akibat banjir besar pekan kemarin di Jakarta.

IPW juga mendesak agar Polri menegakkan UU LLAJ tersebut dengan cara memeriksa pejabat penyelenggara jalan. Selain itu ia berpendapat agar keluarga korban juga menggugat pejabat penyelenggara jalan. (RN)

Comment di sini