Tak Lapor Ada Pesta Narkoba, Raffi Ahmad dan Wanda Hamidah Bisa Dipidana

by
January 28th, 2013 at 10:19 am

ciricara.com-raffi_ahmad_wanda_hamidahJakarta (CiriCara.com)Penggerebekan pesta narkoba di rumah Raffi Ahmad yang dilangsungkan pada hari Minggu, 27 Januari 2013 pagi pukul 04.30 WIB cukup mengejutkan banyak pihak.

Pasalnya, ada beberapa orang artis yang ikut tertangkap dalam pesta tersebut.

Artis yang berada di lokasi penangkapan antara lain Raffi Ahmad sendiri, Wanda Hamidah, Zaskia Sungkar, dan suaminya Irwansyah. Tapi ternyata hasil tes urine terhadap artis tersebut menunjukkan hasil negatif.

Namun Raffi dan Wanda yang berada di lokasi sejak larut malam bisa dijerat hukuman sesuai dengan KUHP dan UU Narkoba karena tidak melapor ada kejahatan narkoba yang tengah berlangsung di rumah itu.

“Raffi dan WH(Wanda Hamidah) ditemukan negatif dalam test urine. Tapi kalau pakai KUHP dan UU Narkoba tetap salah karena tahu aktifitas ilegal kok enggak lapor,” ujar Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Minggu 27 Januari 2013 malam dalam sebuah pesan singkat kepada Tribunnews.com.

Menurut Eva, dua Undang-undang KUHP dan Undang-undang Narkoba selalu mengabaikan kesehatan masyarakat. Menurut Eva seharusnya siapa saja yang mengetahui, memakai, dan mengedarkan narkoba bisa dianggap kriminal.

Namun dalam prakteknya, selama ini banyak dari artis pengguna narkoba yang hanya dijerat hukuman rehabilitasi saja tanpa ada tindakan hukum lainnya.

Eva menganggap hal tersebut sebagai bentuk dari diskriminasi soal penegakkan hukum.

Arek-arek napza podo nesu-nesu ini(orang-orang pengguna narkoba pada marah semua). Dan taruhan, para artis akan dapat diskresi polisi untuk direhab (pendekatan kesehatan masyarakat) tapi bagi yang lain kriminal, ya bui. Jadi ada diskriminasi soal penegakkan hukum. Para eks pemakai napza berharap, ada revisi UU narkoba sehingga rehab oleh masyarakat diakomodasi, enggak buat artis doang,” kata Eva lagi kepada sumber yang sama.

Menurut Eva, pada tahun 2000-an ini, Indonesia mulai mengenal proses pengurangan dampak buruk narkoba yang dipandang dari sisi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan tersebut diambil bagi orang-orang yang belum terkena dampak narkoba sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Sementara bagi para korban yang sudah terjerat narkoba akan didekatkan pada layanan bersifat komprehensif. Pelayanan tersebut berpusat di seputar kesehatan dan sosial dengan intervensi perilaku.

Program-program selanjutnya yang akan diambil untuk penanganan antara lain penjangkauan, konseling, terapi, rehabilitasi, dan terminasi kembali kepada kehidupan sosialnya di masyarakat.

Kebijakan tersebut meurut keterangan Eva sudah diatur dalam Pemenkes Nomor 567 tahun 2006 dan Permenkokesra Nomor 2 tahun 2007 serta aturan menteri teknis lainnya.

Namun menurut pendapat Eva yang juga politisi dari PDI Perjuangan, hingga saat ini, eksekutif di luar BNN terutama Polri dan semua jajarannya tidak dapat berjalan seiring aturan BNN sehingga masih terkesan ada diskriminasi dalam penanganan kasus narkoba. (RN)

Comment di sini