MUI Samarinda Haramkan Pembuatan “Polisi Tidur”

by
February 7th, 2013 at 11:39 am

Pengecatan Polisi TidurSamarinda (CiriCara.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda menilai keberadaan “polisi tidur” di jalan Samarinda membahayakan para pengendara. Karena bisa mengakibatkan kecelakaan, MUI pun mengeluarkan pernyataan haram.

Ketua MUI Samarinda, KH Zaini Naim menilai pembuatan “polisi tidur” yang membahayakan pengendara tidak dibenarkan dalam agama. Menurutnya, “polisi tidur” yang mengganggu kenyamanan pengendara itu hukumnya ma’ruf.

“Kalau sampai mencederai orang itu (hukumnya) menjadi haram. Dalam agama, jalan itu disuruh dilancarkan supaya orang mudah berjalan,” ujar Zaini, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (7/2/2013).

Menurut Zaini, pembuatan “polisi tidur” di Jalan Elang Samarinda itu sangat tidak relevan dengan pembangunan jalan yang sudah bagus. Ia menilai, “polisi tidur” yang ada di sejumlah jalan di Samarinda itu justru akan merepotkan para pengendara.

“Jalanan sudah bagus (malah) dikasih ‘polisi tidur’,” kata Zaini dalam acara Rapat Terbuka dan Dialog Publik Ormas dan OKP se-Samarinda dengan pimpinan daerah kota Samarinda, di rumah Wali Kota Samarinda.

Zaini menjelaskan bahwa sejumlah pengguna jalan mengeluhkan pembuatan “polisi tidur” yang terlalu tinggi dan letaknya yang berdekatan. Pasalnya, “polisi tidur” itu sering merusak bagian bawah kendaraan dan bahkan mengakibatkan kecelakaan.

Pengendara sepeda motor melintasi "polisi tidur".

Pengendara sepeda motor melintasi “polisi tidur”.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang mengaku akan berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat. Pasalnya, sebagian besar “polisi tidur” yang dinilai membahayakan itu dibangun oleh warga sendiri.

“Kita sampaikanlah kepada camat dan lurah agar dikomunikasikan (kepada warganya), karena masyarakat sendiri yang bikin (polisi tidur),” kata Syaharie.

“Polisi tidur” sejatinya dibuat untuk membatasi kecepatan kendaraan yang lewat. Pembuatan “polisi tidur” juga sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, di mana sudut kemiringan adalah 15 persen dan tinggi maksimum 120 mm.

Namun kenyataannya banyak warga yang berinisiatif membuat “polisi tidur” sendiri. Sayangnya, “polisi tidur” versi warga sering melanggar aturan tersebut. Jarak antara “polisi tidur” juga biasanya saling berdekatan. Alhasil, banyak pengendara yang komplain dengan hal ini.

Bagaimana menurut Anda?

(YG)

Comment di sini