Kasus Dera, Wanda Hamidah: Program KJS Jokowi Belum Siap

by
February 20th, 2013 at 3:36 pm

Jakarta (CiriCara.com)Kasus meninggalnya bayi Dera karena tidak diterima oleh sejumlah rumah sakit di Jakarta mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak.

Kapanlagi

Kapanlagi

Kasus ini juga menyeret program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dibuat oleh Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta. Program yang dibuat oleh Jokowi tersebut dinilai belum terlalu sempurna sehingga perlu pembenahan di berbagai sisi.

Dilansir dari Okezone.com, Wanda Hamidah selaku wakil rakyat dari Komisi E DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa ia sanggup untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta. Kesanggupannya bisa diwujudkan dengan cara  menyetujui anggaran dan aturan-aturan yang diajukan oleh pihak Pemprov.

“Pelayanan kesehatan sebaiknya juga melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi akan menambah profesionalitas dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan untuk warga Jakarta dan bisa lebih luas cakupan pelayanannya,” ungkap Wanda dalam keterangan persnya, Rabu 20 Februari 2013 seperti dikutip oleh Okezone.com.

Menurut Wanda, kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan asuransi bisa membuat kepastian anggaran dan juga meminimalisir kebocoran anggaran negara untuk pelayanan kesehatan bagi warga.

“Program ini bagus dan saya mendukung penuh. Namun masih perlunya perbaikan di sana-sini, itu fakta. Jadi mari bekerjasama untuk terus menyempurnakan pelayanan kesehatan ini bagi warga,” kata Wanda lagi.

Wanda yang baru saja mencuat namanya karena kasus narkoba Raffi Ahmad tersebut menyangsikan alasan rumah sakit yang menolak bayi Dera dengan alasan kekurangan fasilitas. Hal ini jugalah yang menunjukkan ketidaksiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program KJS.

Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pendataan fasilitas pelayanan kesehatan juga masih belum terdata dengan baik sehingga kasus yang dialami oleh bayi Dera rentan terjadi.

“Rumah sakit memiliki kewajiban moral untuk menerima pasien, apalagi yang sedang dalam keadaan kritis. Jika rujukan rumah sakit dengan kelas C tidak bisa menampung, seharusnya bisa diarahkan ke rumah sakit dengan kelas di atasnya. Ini bukan persoalan akreditas rumah sakit, tapi murni kemanusiaan. Kan Pemprov DKI menjamin itu. Jadi prosedur emergensi seperti ini harus benar-benar diatur,” kata Wanda lagi.

Dera, bayi malang berumur enam hari akhirnya meninggal karena ia ditolak beberapa rumah sakit swasta dan negeri di Jakarta dengan alasan ruangan telah penuh.(RN)

Comment di sini