Pemakzulan Disetujui, Aceng Fikri Gugat Keputusan SBY

by
February 21st, 2013 at 4:10 pm

Garut (CiriCara.com)Aceng Fikri tampaknya harus siap-siap melepas masa jabatannya karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyetujui pemakzulan dirinya dari kursi Bupati Garut.

VIVAnews

VIVAnews

Aceng Fikri yang terkenal karena kasus pernikahan kilatnya dengan seorang wanita muda berumur 18 tahun, Fani Oktora, kini harus menerima akibat perbuatannya.

Pemakzulan Aceng Fikri dari kursi Bupati Garut berdasarkan pendapat dari DPRD Garut yang membuat tembusan ke Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi hingga Presiden SBY.

Mengetahui langkah pemakzulan dirinya disetujui, Aceng tidak hanya tinggal diam. Pria yang sempat diisukan menikahi gadis muda berkali-kali ini akan melayangkan gugatan terhadap Presiden SBY ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Ujang Sujai sebagai kuasa hukum Aceng Fikri mengatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan berkas gugatan terhadap Presiden SBY.

“Sekarang kita sedang menyiapkan berkas gugatan,” ujar penasihat hukum Bupati Aceng, Ujang Sujai, kepada¬†Tempo.co, Rabu, 20 Februari 2013.

Diberitakan oleh Tempo.co, menurut Ujang, pemberhentian Aceng dari kursi Bupati Garut dinilai sangat cacat hukum. Hal ini dikarenakan keputusan DPRD yang menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung tidak berdasar pada landasan hukum yang kuat. Hakim hanya menyebutkan bahwa pendapat anggota dewan sudah sesuai dengan aturan.

Ujang juga menilai bahwa keputusan majelis hakim tidak konstitutif karena tidak bersifat menghukum seperti perintah eksekusi atau sanksi.

Saat memutuskan, hakim juga tidak menyertakan pertimbangan hukum karena biasanya kajian hukum tersebut terlampir dalam putusan. Selain itu, biasanya majelis hakim akan menyertakan pertimbangan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam pertimbangan itu.

Dengan yakin, Ujang menilai bahwa keputusan MA tersebut tidak bisa dijadikan landasan kuat untuk memakzulkan Aceng Fikri. Usulan dewan tentang sanksi terhadap Aceng tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak dikabulkan dan dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim lewat putusannya.

Lewat alasan-alasan di atas, walaupun surat pemberhentian Bupati Aceng sudah ditandatangani oleh SBY namun Aceng Fikri tidak akan mundur dari jabatannya sebelum ada kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, Aceng Fikri masih akan menjalankan tugasnya sebagai Bupati Garut sampai ada keputusan mengikat dari PTUN.

“Dia akan menjalankan kewajibannya seperti biasa dan haknya juga harus tetap diberikan sebelum ada kepastian hukum,” kata Ujang lagi kepada sumber yang sama.

Sebelum keputusan pemakzulan disetujui oleh SBY, Aceng Fikri dan kuasa hukumnya pernah mengancam akan mengggat DPRD, MA, Mendagri, dan Presiden SBY senilai Rp. 5 triliun. (RN)

Comment di sini