Hakim: Tidak Ada KKN dalam Kasus Rasyid Rajasa

by
March 26th, 2013 at 10:27 am

Jakarta (CiriCara.com) – Meski banyak pihak yang menanyakan keterlibatan beberapa kepentingan dalam kasus Rasyid Rajasa namun, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Soeharjono menegaskan bahwa penyelesaian hukum Rasyid tidak melibatkan kepentingan pihak manapun.

Kompas

Kompas

“Saya tegaskan tidak ada unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam vonis yang akan dibacakan nanti. Majelis hakim menjatuhkan putusan tanpa intervensi apa pun, tanpa uang atau apa pun,” tegas Soeharjono usai mengetuk vonis terhadap Rasyid di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 25 Maret 2013 seperti dikutip oleh Tribunnews.com.

Lewat putusan sidang itu juga, Rasyid Rajasa, anak bungsu dari Menteri Koordinator Perekononian, Hatta Rajasa mendapat vonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan serta denda Rp. 12 juta atau kurungan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, 25 Maret 2013.

Padahal sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rasyid dengan hukuman 8 bulan kurungan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dan tuntutan subsider 6 bulan kurungan penjara.

Tuntutan itu dilayangkan kepada Rasyid karena telah melanggar Pasal 310 ayat 4 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan subsider Pasal 310 ayat 3.

Rasyid Rajasa menjadi terkenal setelah ia menabrak mobil Luxio pada tanggal 1 Januari 2013 lalu. Mobil BMW hitam milik Rasyid bernopol B 272 HR melaju dengan kecepatan 100 km/jam dan menabrak mobil Daihatsu Luxio hitam dengan nomor polisi F 1622 CY yang dikemudikan oleh Frans Sirait.

Karena peristiwa ini, dua orang korban tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Korban yang tewas adalah Harun (57) dan balita bernama Raihan (1,5).

Walau vonis Rasyid lebih ringan, namun Rahman mengatakan bahwa vonis tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sesuai penerapan pasal 14 KUHP dan disebutkan pula adanya perkembangan teori pidana,” kata Rahman kepada sumber yang sama.

Rahman juga mengatakan bahwa vonis hakim itu sudah berhubungan dengan teori pemidanaan yang sudah melihat faktor sosial dan lingkungan masyarakat yang terkait.

Ketika disinggung apakah pihak kejaksaan akan mengajukan banding, Rahman mengaku masih dalam proses pertimbangan selama tujuh hari berdasarkan pertimbangan dengan Pasal 233 KUHAP. (RN)

Comment di sini