Operasi Yustisi di Jakarta Setelah Lebaran Akan Dihapuskan

by
July 16th, 2013 at 9:08 am

Jakarta (CiriCara.com)Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang seringkali dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta usai Lebaran bertujuan untuk menertibkan warga pendatang di Jakarta.

operasi yustisi

Ist.

Operasi Yustisi ini sudah diadakan sejak kepemimpinan para Gubernur sebelum Jokowi. Namun di era Jokowi, operasi ini kabarnya mulai ditiadakan.

Diberitakan oleh Kompas.com, Purba Hutapea selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memastikan bahwa mulai tahun ini, tidak ada lagi OYK.

Untuk menggantikan OYK, pemerintah akan melakukan pembinaan kependudukan terhadap pendatang. Kebijakan seperti ini dirasa akan lebih efektif dibanding OYK.

“Ini semua kebijakan Pak Gubernur karena dirasa lebih efektif. Kebijakan tahun ini, tidak akan lagi melaksanakan OYK, tetapi lebih ke arah bina kependudukan,” kata Purba di Balaikota Jakarta, Senin 15 Juli 2013 kepada sumber berita.

Namun berbeda dengan OYK, bina kependudukan tidak akan melibatkan jaksa, hakim, dan kepolisian. Bina kependudukan seperti itu bisa rutin dilakukan oleh dinas dan suku dinas yang bekerja sama dengan RT, RW, serta lurah.

Program bina kependudukan ini berupa sosialisasi agar warga pendatang menaati administrasi kependudukan bila warga pendatang ingin menjadi warga tetap Jakarta. Jika warga tersebut hanya sementara ke Ibu Kota maka para pendatang harus membuat surat domisili sementara.

Sosialisasi yang dilakukan dalam biba kependudukan ini adalah sosialisi berabgai aturan kependudukan yang berupa surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Sosialisasi ini akan diintensifkan mulai dari H-7 hingga H+7 Lebaran.

Sosialisi seperti ini akan dilakukan di terminal, stasiun, serta pemukiman. Selain itu, berbagai spanduk dan leaflet kependudukan juga akan dipasang di lokasi tersebut.

Sebelum era Jokowi, operasi yustisi sering dilakukan di pemukiman padat penduduk, indekos, apartemen, rumah susun, tempat penampungan maupun yayasan penyalur tenaga kerja, dan juta tempat-tempat yang menjadi sasaran pendatang. Operasi ini melibatkan jaksa, hakim, polisi, dan atau satpol PP. Setiap warga yang terjaring operasi diwajibkan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan dan juga membayar denda yang telah ditetapkan. (RN)

Comment di sini