Tes Keperawanan Siswi SMA di Prabumulih Menuai Protes

by
August 20th, 2013 at 1:53 pm

Prabumulih (CiriCara.com) – Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, diguncang dengan isu tes keperawanan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) terhadap calon siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota itu.

Ilustrasi Siswi SMA di kelas

Ilustrasi Siswi SMA di kelas / Ist.

Namun kebijakan baru yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2014 ini menuai banyak protes. Salah satu protes berasal dari seorang pakar pendidikan yang juga merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka, Erlin Driana.

Menurutnya tes tersebut sudah melanggar hak asasi seorang perempuan lantaran hak terhadap tubuh mereka telah dieksploitasi.

Erlin menyerukan bahwa pemerintah tidak seharusnya menggunakan cara-cara yang masuk ke ruang pribadi untuk memperbaikinya.

Ia menyarankan agar pemerintah bisa bekerja sama dengan orang tua calon siswi dalam melakukan pendidikan moral seperti pendidikan seks dini dalam kurikulum sekolah.

Rencana tes keperawanan yang akan diterapkan kepada para siswi-siswi di Kota Prabumulih ini dibenarkan oleh Kadin Dikdis Kota Prabumulih, HM Rasyid.

Pihak Dikdis Kota Prabumulih sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi para calon siswi SMA sederajat.

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum dan sering melakukan praktik prostitusi.

Sebelumnya Disdik Kota Prabumulih mengerti jika tes ini akan sangat kontroversial serta menimbulkan kritikan dan kecaman dari berbagai pihak. Namun Rasyid tetap menegaskan bahwa tes ini dilaksanakan agar para siswi tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif.

Rencana penerapan tes keperawanan bagi para calon siswi Kota Prabumulih ini juga ditentang oleh pihak DPRD Sumatera Selatan. Wakil rakyat tersebut tidak menyetujui rencana tes keperawanan yang dilakukan terhadap para siswi SMA.

“Kami tak setuju rencana Dinas Pendidikan Prabumulih itu. Saya berharap, DPRD dan pemkot setempat tak menyetujui usulan itu dimasukkan dalam APBD 2014,” kata Wakil Ketua DPRD HA Djauhari, Senin 19 Agustus 2013 seperti dikutip oleh Tribunnews.com.

Menurut Djauhari, alasan yang diungkapkan oleh Disdik untuk mengadakan tes keperawanan tidak bisa dinilai secara logis. (RN)

Comment di sini