Isu Tes Keperawanan, Mendikbud: Ada Tidak Tes Keperjakaan?

by
August 21st, 2013 at 10:01 am

Jakarta (CiriCara.com) – Tes keperawanan yang diajukan pada tahun ajaran 2014 untuk para calon siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Prabumulih dinilai sangat tidak etis dan dinilai telah melecehkan wanita.

Muhammad Nuh, Mendikbud

Muhammad Nuh, Mendikbud / Ist.

Isu tes keperawanan yang menuai kontroversi ini juga ditanggapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Ia mengkritik kebijakan yang direncanakan berlangsung mulai tahun depan tersebut.

Menurut Nuh, tes tersebut belum jelas arah dan tujuannya. Mendikbud juga menduga bahwa kebijakan itu bisa merugikan siswi-siswi yang sudah tidak lagi dianggap sebagai perawan.

Nuh juga berkata jika memang ada sebuah rencana untuk melakukan tes keperawanan maka harus ada tes keperjakaan bagi laki-laki.

“Kalau yang perempuan ada tes virginity, terus yang laki ada enggak tes keperjakaan? Ada gak tes itu? Itu untuk apa itu?” kata Nuh, seperti dikutip oleh Merdeka.com, Selasa, 20 Agustus 2013.

Dia menyatakan, langkah-langkah tersebut justru menimbulkan kontraproduktif di mata masyarakat sebab dianggap keluar dari prinsip-prinsip umum pendidikan. Menurutnya, ada berbagai cara yang lebih baik yang bisa diambil oleh Dinas Pendidikan untuk membuat moral anak didik lebih baik.

Rencana tes keperawanan yang akan diterapkan kepada para siswi-siswi di Kota Prabumulih ini dibenarkan oleh Kadin Dikdis Kota Prabumulih, HM Rasyid.

Pihak Dikdis Kota Prabumulih sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi para calon siswi SMA sederajat. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum dan sering melakukan praktik prostitusi.

Rencana ini mendapat protes dari pakar pendidikan dan juga anggota DPRD Sumatera Selatan. Menurut mereka, masih ada banyak cara yang bisa diambil untuk menjadikan moral anak lebih baik ketimbang mengadakan tes keperawanan.

“Kami tak setuju rencana Dinas Pendidikan Prabumulih itu. Saya berharap, DPRD dan pemkot setempat tak menyetujui usulan itu dimasukkan dalam APBD 2014,” kata Wakil Ketua DPRD HA Djauhari, Senin 19 Agustus 2013 seperti dikutip oleh Tribunnews.com.

Bahkan Nurul Arifin, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar turut menentang rencana tes yang akan dilakukan kepada calon siswi SMA baru di Prabumulih. Menurut Nurul, tes tersebut dianggap sudah melecehkan kaum wanita dan melanggar Hak Asasi Manusia. (HAM)

Comment di sini