MUI Sarankan Agar Tes Keperawanan Diatur Undang-undang

by
August 21st, 2013 at 1:59 pm

Pamekasan (CiriCara.com) – Ricuhnya isu tes keperawanan yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan membuat pihak-pihak di luar pendidikan berkomentar.

siswi SMA di dalam kelas

Ilustrasi siswi SMA / Tempo

Setelah sempat diprotes oleh anggota dewan, pakar pendidikan, dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, giliran Majelis Ulama Indonesia yang turun suara menyerukan soal pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut.

Diberitakan oleh Kompas.com, MUI Pamekasan, Jawa Timur turut mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan tes keperawanan bagi calon siswi SMA.

Menurut MUI Pamekasan, di daerah mereka sudah ada kebijakan yang akan diberlakukan bagi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan bisa mengeluarkan calon siswi yang tidak lagi perawan maupun telah melakukan seks bebas.

Selaku Sekretaris MUI Pamekasan, Zainal Alim mengatakan bahwa fungsi undang-undang tentang tes keperawanan itu merupakan tindakan agar sekolah bisa mengetahui moralitas siswanya sejak awal.

Zainal juga mengatakan bahwa keperawanan tidak harus didasarkan pada persoalan hubungan suami istri yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para pelajar. Alasannya, keperawanan seorang siswi bisa juga hilang karena kecelakaan ataupun olahraga berat.

Ketua MUI Pamekasan tersebut mengusulkan agar tes keperawanan yang berkaitan dengan hubungan seks saja yang diatur. Sementara bagi yang terkena kecelakaan ataupun karena olahraga tetap diberikan peluang untuk lulus seleksi.

Selain langkah tersebut, pemerintah perlu menekankan pentingnya pendidikan agama di sekolah dengan cara mempraktikkannya.

Rencana tes keperawanan yang akan diterapkan kepada para siswi-siswi di Kota Prabumulih ini dibenarkan oleh Kadin Dikdis Kota Prabumulih, HM Rasyid.

Rencana ini mendapat protes dari pakar pendidikan dan juga anggota DPRD Sumatera Selatan. Menurut mereka, masih ada banyak cara yang bisa diambil untuk menjadikan moral anak lebih baik ketimbang mengadakan tes keperawanan.

Bahkan Nurul Arifin, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar turut menentang rencana tes yang akan dilakukan kepada calon siswi SMA baru di Prabumulih. Menurut Nurul, tes tersebut dianggap sudah melecehkan kaum wanita dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). (RN)

Comment di sini