Ahok Tanggapi Demo Buruh di Balaikota

by
September 3rd, 2013 at 11:04 am

Jakarta (CiriCara.com) – Hari ini, Selasa, 3 September 2013, buruh kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama

Basuki Tjahaja Purnama / Tempo

Tuntutan dari para buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 3,7 juta atau 50 persen dari UMP terkini.

Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai aksi unjuk rasa tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

Ia menyarankan agar para pengujuk rasa tidak anarkis saat beraksi. Menurut Ahok, pihaknya memang menyarankan agar para pendemo tidak memblokir jalan yang menyebabkan kemacetan di berbagai arah.

Sedangkan mengenai tuntutan sebesar Rp. 3,7 juta sebagai standar UMP DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa kesepakatan awalnya sudah disetujui sebesar Rp. 2,2 juta berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UMP DKI Jakarta bahkan dianggap sebagai UMP tertinggi di seluruh Indonesia.

Jika buruh terus menerus menuntut kenaikan UMP setiap tahun namun tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan produksi perusahaan, maka para buruh bisa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tidak bisa membayar gaji.

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta sudah berusaha membantu menaikan tarif KHL menjadi Rp. 1,9 juta. Selain itu Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun murah, dan rencana integrasi angkutan umum untuk menekan tarif transportasi.

Ahok menegaskan kepada para pengunjuk rasa agar kembali memikirkan tuntutan mereka dan tidak hanya berdasarkan feeling mereka semata.

“Anda dapat gaji untuk apa? Untuk memenuhi itu semua kan? Nah kita bantu. Soal tuntut gaji, kita udah sepakat di awal semua berdasarkan KHL. Bukan asal feeling mau minta berapa. Tapi saya juga tegaskan kalau perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar orang sesuai KHL sebagai gaji minimal, artinya perusahaan itu tidak boleh ada di Jakarta. Makanya kita musti naikkan kemampuan kita,” tegas Ahok seperti dikutip oleh sumber berita Liputan6.com, Selasa, 3 September 2013. (RN)

Comment di sini