Keperawanan Jadi Syarat Tes CPNS IPDN

by
October 2nd, 2013 at 3:36 pm

Mataram (CiriCara.com) – Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) calon praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) akan menjalani tes kesehatan. Dalam tes ini, tim seleksi mensyaratkan keperawanan atau hymen intact (keutuhan selaput dara) pada peserta wanita.

upacara pns

PNS – Ist

Sekretaris Tim Seleksi Kesehatan CPNS Calon Praja IPDN wilayah NTB, dr Lalu Fikri mengatakan bahwa syarat keperawanan itu sudah diatur dalam petunjuk teknis (juknis). Semua peserta wanita harus perawan jika ingin lolos ke tahap berikutnya.

“Memang ada juknisnya yang mengacu kepada surat edaran Mendagri, untuk tes HIV, keperawanan, dan lainnya,” kata Fikri, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (2/10/2013).

Baca juga: Tes Keperawanan Calon Siswi SMA Prabumulih.

Fikri yang juga merupakan Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB itu mengatakan bahwa sudah ada peserta yang gagal karena tidak perawan. Namun, Fikri mengaku tidak mempublikasikan hal itu ke peserta lain.

“Ada yang calon praja TMS (tidak memenuhi syarat) karena masalah keperawanan itu,” tutur Fikri, seperti dilansir Antara.

Fikri menyebutkan bahwa ada 382 orang calon praja IPDN di wilayah NTB yang berhak ikut tes kesehatan, namun yang ikut tes hanya 365 orang. Sebanyak 17 orang lainnya menyatakan mengundurkan diri dari tes tersebut.

Dari hasil tes, sebanyak 290 orang dianggap lolos seleksi tes kesehatan. Sementara 75 orang lainnya dinyatakan TMS dengan berbagai macam alasan kesehatan yang diderita oleh masing-masing peserta.

“Kesehatan giginya kurang baik, penyakit kulit di bagian wajah, dan faktor keperawanan,” jelas Fikri yang juga menyebutkan bahwa juknis itu didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 892.1/3223/8.1, tanggal 21 Juni 2013.

Menurut Fikri, sebelum mengikuti tes kesehatan, semua peserta harus menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan menuntut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan RSUP NTB jika terjadi hal yang tidak diinginkan terkait tes kesehatan tersebut.

“Jadi kami tidak bisa dituntut di kemudian hari,” kata Fikri, dalam rapat pleno yang dihadiri pejabat BKD NTB selaku penanggungjawab tes seleksi CPNS di wiliyah NTB.

(YG)

Comment di sini