KontraS Dorong Pencapresan Prabowo Dibatalkan

by
June 20th, 2014 at 5:07 pm

Jakarta (CiriCara.com) – Mengenai pernyataan Wiranto terkait kasus penculikan pada periode 1997-1998 yang melibatkan Prabowo dan beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo dari TNI ternyata sangat mempengaruhi KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Koordinator KontraS, Haris Azhar, turut memberikan tanggapannya dengan mengatakan proses hukum itu baik hukum militer maupun Pengadilan HAM. “Keduanya sama-sama penting,” tegas Haris di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Prabowo dan Wiranto / Kompasiana

Prabowo dan Wiranto / Kompasiana

Haris secara jelas mengingatkan bahwa Prabowo belum pernah ditindak di pengadilan karena perbuatannya pada kasus penculikan. Yang diadili hanya prajurit dan itu pun mereka dibebaskan oleh MA. Menurut Haris, Prabowo sudah banyak menikmati keuntungan sebagai anggota militer dan menantu Soeharto. Haris juga menyesalkan dari sejumlah kasus yang melibatkan Prabowo bahwa mantan Komandan Jenderal Kopassus yang tengah mencalonkan diri menjadi presiden tersebut hanya diberi sanksi berupa pemecatan.

Semakin terbukanya kasus penculikan ini, Haris melanjutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya segera membatalkan pencapresan Prabowo sampai ada proses hukum yang jelas.

“Sedangkan proses hukum seharusnya dikontrol perkembangannya dan di-back-up oleh presiden. Apalagi presiden sudah jelas dapat rekomendasi dari DPR untuk segera mencari mereka yang hilang, membuat pengadilan HAM, memperbaiki kondisi korban,” ujarnya.

“Kalau SBY diam dan masih saja diam kita patut curiga memang SBY adalah bagian dari rezim Prabowo ke depannya. Hal ini sudah terlihat dengan Demokrat yang dukung Prabowo. Picik sekali,” imbuhnya seperti yang dilansir Merdeka.

Mengenai informasi bahwa Prabowo sering membangkang terhadap perintah atau standar aturan militer, Haris menunjukkan kekecewaannya pada Wiranto. Faktanya, terjadi jurang pemisah antara Prabowo dengan petinggi-petinggi ABRI saat itu karena Prabowo adalah menantu mantan Presiden Soeharto.

Seperti yang terlihat pada pernyataan Prabowo saat acara debat capres Minggu lalu mengenai kasus penculikan, Prabowo melemparkan pertanyaan penculikan itu kepada atasannya, Wiranto. Untuk menjawabnya, Wiranto menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan penculikan.

Secara gamblang, Mantan Panglima ABRI ini menjelaskan bahwa penculikan oleh oknum Kopassus TNI AD terjadi pada Desember 1997 sampai Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung (kini almarhum). Ketika kasus ini dibongkar pada 7 Maret 1998, Wiranto saat itu sudah menjadi Panglima ABRI. Wiranto pun pernah menanyakan kepada Feisal Tanjung apakah ada perintah penculikan dan jawaban Feisal adalah tidak pernah.

Berkali-kali Wiranto menegaskan bahwa dirinya juga tidak pernah memerintahkan adanya penculikan dan penembakan. Sebagai ABRI, tugasnya adalah melakukan cara-cara persuasif, dialogis, dan tanpa kekerasan untuk menghadapi para aktivis mahasiswa. Kalaupun harus memakai kekerasan, itu dilakukan jika terpaksa dan atas dasar perintah panglima.

Mengenai pemberhentian Prabowo, Wiranto mengatakan pernah menanyakan tindakan penculikan tersebut kepada Prabowo. “Saat saya dialog dengan Prabowo, kepada yang melakukan hal itu, saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan pada saat itu,” ujarnya. (MD)

Comment di sini