KIDP Desak Izin Siar RCTI, Global TV, TV One, dan Metro TV Dicabut

by
July 14th, 2014 at 11:15 am

Jakarta (CiriCara.com) – Koalisi Independen Demokrasi Penyiaran (KIDP), meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada RCTI dan Global TV. Stasiun televisi itu dinilai tidak netral dalam siarannya selama masa kampanye Pilpres 2014.

KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) – Ist

Sebelumnya, KPI pun sudah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin penyelenggara penyiaran Metro TV dan TV One. Namun, rekomendasi KPI tersebut masih belum mendapatkan respon dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Ketua KIDP Eko Maryadi pun mendesak agar Kemenkominfo segera menindaklanjuti rekomendasi KPI tersebut. Pasalnya, Metro TV dan TV One sebelumnya sudah mendapat peringatakan dari KPI namun tetap saja melakukan pelanggaran.

“Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, untuk segera merespons rekomendasi KPI agar mengevaluasi, bahkan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Metro TV dan TV One yang mempergunakan frekuensi publik,” kata Eko, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Dinilai melakukan pelanggaran yang sama, kini KIDP pun mendesak KPI untuk membuat rekomendasi pencabutan izin siar RCTI dan Global TV ke Kemenkominfo. Menurut Eko, dua stasiun televisi itu juga sering melakukan pelanggaran seperti Metro TV dan TV One.

“KPI harus segera menjatuhkan sanksi yang sama terhadap setidaknya dua lembaga penyiaran, (yaitu) RCTI dan Global TV,” ujar Eko yang juga merupakan perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Seperti diketahui, RCTI, Global TV, TV One, dan Metro TV dinilai telah menyiarkan berita tidak netral terkait Pilpres 2014. Stasiun televisi RCTI, Global TV, dan TV One terlihat lebih condong ke kubu Prabowo-Hatta sementara Metro TV lebih condong ke Jokowi-JK.

Melalui rekomendasi tersebut, KPI meminta Kemenkominfo untuk mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi stasiun televisi yang dinilai tidak netral dalam pemberitaannya. Hal itu jelas melanggar pasal 36 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2014.

“Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu,” demikian bunyi dari pasal tersebut.

Lihat juga: Foto Guyonan Quick Count “TV One Memang Beda”.

(YG)

Comment di sini