Pemerintah Bolehkan Aborsi? Ini Kata Menkes

by
August 14th, 2014 at 1:26 pm

Jakarta (CiriCara.com) – Baru-baru ini masyarakat kembali dibuat bingung dengan kabar yang menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang membolehkan aborsi atau menggugurkan/menggagalkan kandungan. Benarkah demikian?

ibu mengandung

Ibu hamil – Ist

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi menjelaskan bahwa masalah aborsi memang sudah menjadi pembahasan pemerintah selama 5 tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap melarang tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan itu.

Baik undang-undang maupun PP mengatakan, aborsi dilarang,” tegas Nafsiah di Istana Negara, Rabu (13/8/2014) kemarin.

Namun, Nafsiah mengakui bahwa dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memang disebutkan bahwa aborsi dibolehkan. Tapi, jelas Nafsiah, aborsi itu hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan.

(Aborsi dibolehkan) untuk dua keadaan, (yakni) gawat darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan,” jelas Nafsiah.

Nafsiah mengatakan bahwa aborsi karena alasan darurat medis pun harus dilengkapi dengan pembuktian dari tim ahli. Tidak bisa seorang ibu/wanita hamil meminta untuk aborsi dengan alasan darurat medis tanpa adanya bukti dari tim ahli/medis.

Sedangkan untuk aborsi korban pemerkosaan, kata Nafsiah, usia janin tidak boleh lebih dari 40 hari, terhitung sejak hari pertama dari haid terakhir. Hingga saat ini masalah batas usia janin tersebut memang masih menjadi perdebatan.

“(Soal ketentuan usia janin) sesuai fatwa MUI. Memang kalau di Katolik, dari pembuahan, sudah dianggap manusia. Maka dari itu, akan ada konseling. Keputusan pun di tangan ibu,” jelas Nafsiah.

Seperti dikutip dari Kompas.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP ini di antaranya mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan, merujuk Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009.

Kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Untuk aborsi kehamilan akibat pemerkosaan dibolehkan jika kehamilan itu dikhawatirkan akan menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

(YG)

Comment di sini