Agar Tidak Korupsi, JK Wacanakan Gaji Menteri Naik

by
September 8th, 2014 at 8:44 am

Jakarta (CiriCara.com) – Wakil Presiden terpilih Jusuf kalla (JK) mengeluarkan wacana untuk menaikkan gaji para menteri di kabinetnya nanti. Menurutnya, hal ini mencegah agar para menteri tidak melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat.

jusuf kalla foto

Jusuf Kalla – Ist

Seperti yang baru-baru ini terungkap, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Jero diduga terlibat dalam kasus pengadaan proyek di Kementerian ESDM dan diduga telah melakukan tindakan pemerasan.

Karena itu, JK menilai agar hal serupa tidak terjadi, ia ingin gaji para menteri disamakan dengan gaji para pejabat lain. Pasalnya, gaji menteri di Indonesia yang sebesar Rp 19 juta per bulan ini masih kecil dibanding gaji yang diterima anggota DPR di Senayan, Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.

“Saya hanya mengatakan gaji menteri dengan anggota DPR itu jauh. Pada waktunya perlu ada pertimbangan disesuaikan,” ujar JK di Hotel Damawangsa, Jakarta, Minggu (7/8/2014) kemarin, seperti dikutip dari Merdeka.com.

Selain itu dibandingkan gaji komisioner KPK, gaji menteri pun masih kalah. Pasalnya komisioner lembaga anti-korupsi ini menerima sekitar Rp 75 juta per bulan. Sangat jauh dibanding gaji yang diterima menteri.

Tidak hanya gaji, JK pun mewacanakan agar menteri juga mendapat sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Hal ini bertujuan agar para menteri nantinya tidak perlu menyalahgunakan kewenangan unuk kepentingan pribadinya.

“Supaya kalau menteri mau olahraga, jangan pakai uang kementerian,” ujar JK.

Meskipun demikian, JK mengaku wacana tersebut hanya sebagai pertimbangan. Belum ada rencana pasti mengenai wacana kenaikan gaji dan fasilitas para menteri tersebut. Apalagi dirinya dan Jokowi juga belum resmi dilantik.

“Hanya pertimbangan saja,” kata JK.

Memang diakui bahwa besaran gaji tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan tindakan korupsi. Pasalnya, anggota DPR yang sudah bergaji besar saja masih ada yang nekat melakukan korupsi demi gaya hidupnya yang mewah.

Karenanya, pihak Jokowi-JK juga berencana untuk melakukan penguatan pada sistem, pengawasan, dan perilaku para menteri. Tiga hal tersebut dianggap menjadi faktor menentukan dalam mengantisipasi munculnya dugaan kasus hukum di kalangan menteri.

(YG)

Comment di sini