16 Menteri dari Partai, Jokowi Tak Tepati Janji?

by
September 16th, 2014 at 9:17 am

Jakarta (CiriCara.com) – Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi bersama dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) telah mengumumkan jumlah menteri untuk struktur kabinet pemerintahannya nanti. Jokowi mengatakan bahwa akan ada 34 menteri yang membantunya.

jokowi

Joko Widodo – Ist

“Jumlahnya ada 34 kementerian,” kata Jokowi di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Senin (15/9/2014), kemarin. Selain Jusuf Kalla, seluruh staf transisi antara lain Rini Soemarno, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal juga ikut hadir dalam jumpa pers tersebut.

Seperti diberitakan detik.com, sebanyak 16 kementerian akan diisi oleh kalangan profesional dari partai politik dan 18 kementerian sisanya akan diisi oleh kalangan profesional. Jokowi pun mempertahankan 3 menko.

Hal ini pun kembali mengingatkan pada janji politik Jokowi yang akan membentuk kabinet “ramping” dan tidak ada bagi-bagi kursi dengan partai koalisi. Benarkah Jokowi tidak menempati janjinya?

Direktur PolComm Institute Heri Budianto meminta masyarakat untuk tidak memaksa Jokowi memenuhi janji politiknya. Pasalnya, menurut Heri, janji politik Jokowi itu akan sangat sulit dilakukan.

“Itu akan berat bagi Jokowi karena berbagai kenyataan lapangan yang memaksa dia harus mengikuti hal tersebut,” ujar Heri.

Heri menilai Jokowi tidak akan mampu memenuhi janjinya untuk membuat kabinet ramping dan membentuk koalisi tanpa syarat. Karena realitasnya, partai politik (Parpol) saat ini tidak ada yang tulus membantu tanpa meminta “imbalan”.

“Mana ada Parpol yang mau mengusung capres tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pada akhirnya Jokowi berhadapan dengan realitas politik hari ini yang sulit untuk diajak kompromi,” ujar Heri.

Lebih lanjut, Heri pun meminta agar publik tidak langsung mengecap Jokowi tidak menepati janjinya. Pasalnya, menurut Heri, kenyataan politik lah yang memaksa Jokowi untuk tidak menepati janji politiknya semasa kampanye dulu.

“Ini bukan soal tidak bisa memenuhi janji politiknya, namun kenyataannya bahwa Jokowi tidak bisa menghindari realitas politik ini,” jelas Heri yang juga merupakan dosen komunikasi politik Universitas Mercubuana, seperti dikutip dari detik.com, Selasa (16/9/2014).

(YG)

Comment di sini