SBY Ditantang Keluarkan Dekrit Batalkan Pilkada Lewat DPRD

by
September 29th, 2014 at 10:52 am

Jakarta (CiriCara.com) – Dorongan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada lewat DPRD terus bermunculan. Terbaru, SBY diminta untuk mengeluarkan dekrit (perintah khusus yang dimiliki presiden).

SBY

Presiden SBY – Ist

Mantan Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Chalid Muhammad menantang SBY untuk mengeluarkan dekrit presiden untuk mengembalikan UU Pilkada lewat DPRD ke UU Pilkada yang lama atau Pilkada langsung. Chalid ingin pembuktian dari SBY.

Keluarkan saja dekrit, kita pengen tahu, (SBY) berani nggak,” kata Chalid dalam jumpa pers atas nama Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia bersama dengan Ray Rangkuti, Romo Benny Susatyo, Sri Palupi, Yati Andrianti, dan Arif Susanto.

Menurut Chalid, jika SBY memang serius mendukung Pilkada langsung, SBY harus berani mengeluarkan dekrit membatalkan Pilkada lewat DPRD. Pasalnya, hingga saat ini penolakan masyarakat terhadap UU Pilkada lewat DPRD masih sangat tinggi.

UU (Pilkada lewat DPRD) itu harus dikembalikan pada yang sebelumnya dan dianulir. Itu saja. Itu konstitusional. Itu bukti keseriusan,” kata Chalid, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (29/9/2014)

Terkait dengan pengakuan SBY yang akan menggugat UU Pilkada lewat DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA), menurut Chalid hal itu tidak efektif. Chalid menilai, sebagai seorang presiden, SBY lebih baik pakai hak dekritnya.

Menurut Chalid, langkah menggugat UU Pilkada lewat DPRD ke MK atau MA itu juga bisa dilakukan oleh warga negara biasa. Jadi akan percuma saja jika sebagai presiden, SBY hanya bisa melakukan langkah menggugat ke MK atau MA.

Lebih lanjut, Chalid pun menyayangkan SBY tidak bisa mencegah aksi walk out fraksi Demokrat. Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY seharusnya bisa menginstruksikan agar anggotanya tidak walk out di rapat paripurna soal RUU Pilkada.

“Sebagai Ketum, dia (SBY) punya power untuk katakan fight all out (ke fraksi Demokrat) untuk memperjuangkan pemilihan langsung, (tapi) dia tidak gunakan power itu, kemudian sekarang mau menggunakan power lemah sebagai rakyat untuk menggugat, itu logikanya di mana?” ujar Chalid.

Seperti diketahui, Demokrat yang berkoar akan mendukung Pilkada langsung akhirnya walk out dalam rapat paripurna. Alhasil, pada voting, Demokrat hanya menyumbangkan 6 suara untuk Pilkada langsung dan akhirnya diputus bahwa DPR RI sepakat Pilkada dipilih DPRD.

(YG)

Comment di sini