Melihat Daftar Gaji Kepala Daerah

by
January 8th, 2015 at 8:29 am

CiriCara.com – Desember ini terdengar kabar bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri berencana akan menaikan gaji kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota. Rencana menaikan gaji kepala daerah itu diutarakan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pak Reydonnyzar Moenek. Menurut juru bicara Mendagri di era Pak Gamawan Fauzi ini, kenaikan gaji pertimbangannya, selain melihat beban kerja kepala daerah juga menyesuaikan dengan tingkat inflasi.

gaji

Kenaikan gaji – Ist

Masih menurut Pak Reydonnyzar, besaran gaji kepala daerah saat ini tak sepadan dengan beban kerja yang diemban. Tapi kata Pak Reydonnyzar, sebelum dinaikan, pemerintah akan mengkajinya secara mendalam. Bahkan akan melakukan uji publik terlebih dahulu. Tapi, sebenarnya, berapa sih, gaji dari seorang kepala daerah?

Besaran gaji kepala daerah sendiri, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, mengacu Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Dalam aturan itu, disebutkan gaji pokok kepala daerah tingkat I atau Gubernur hanya Rp 3 juta. Sementara untuk tunjangan jabatannya diatur lewat Keppres Nomor 59 tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara. Contohnya, tunjangan jabatan seorang Gubernur kisarannya sekitar Rp 5,4 juta. Maka, dengan demikian, total gaji yang diterima seorang Gubernur Rp 8,4 juta.

Sementara gaji pokok Wakil Gubernur sendiri, sekitar Rp 2,4 juta. Ditambah tunjangan, sebesar Rp 4,32 juta. Maka, total gaji yang diterima seorang Wakil Gubernur setiap bulan hanya Rp 6,72 juta. Sedangkan, gaji pokok Wali Kota dan Bupati, mengacu pada Keppres Nomor 68 tahun 2011, hanya Rp 2,1 juta. Ditambah tunjangan yang diberikan setiap bulan, sebesar 3,78 juta. Secara keseluruhan, setiap bulan para Bupati dan Wali Kota menerima gaji sebesar Rp 5,88 juta.

Gaji pokok Wakil Walikota dan Wakil Bupati itu sendiri, menurut aturan, hanya sebesar Rp 1,8 juta. Besaran tunjangannya sendiri yang diterima per bulan hanya sebesar Rp 3,24 juta. Maka, jika ditotal, setiap bulan wakil Bupati dan Wakil Wali Kota hanya menerima Rp 5,04 juta.

Namun kepala daerah juga berhak atas pendapatan lain di luar gaji. Salah satunya, kepala daerah berhak mendapat insentif pajak. Pendapatan insentif pajak sendiri, sudah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nah, insentif pajak bagi kepala daerah ini, diberikan dengan memperhitungkan kinerja dalam menggenjot penerimaan negara dan daerah, khususnya dari sektor pajak.

Maka, bila semakin besar penerimaan pajak dan retribusi daerah yang bisa dikumpulkan daerah, para kepala daerah bakal mendapat insentif yang nilainya juga cukup besar. Dalam aturan disebutkan, kepala daerah berhak mendapat insentif sebesar 6 kali gaji. Itu yang realisasi penerimaan pajaknya di bawah Rp 1 triliun.

Sedangkan bagi daerah yang penerimaan pajak daerah di kisaran Rp 1-2,5 triliun, maka kepala daerah berhak mendapat insentif 7 kali gaji. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 69 tahun 2010.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini