Ini Beda KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan

by
January 21st, 2015 at 1:29 pm

CiriCara.com – Minggu malam, 18 Januari 2015, saya menerima broadcast messenger yang dikirimkan Mas Miko Ginting. Mas Miko ini adalah Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sebuah lembaga kajian di Indonesia.

berani jujur hebat

KPK “Berani Jujur Hebat” – Ist

Isi pesan yang dikirimkan Mas Miko, masih mengomentari kasus Budi Gunawan yang memang masih hangat dibicarakan. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri. Padahal Budi sendiri sudah disetujui secara aklamasi oleh rapat paripurna DPR sebagai Kapolri baru. Tapi karena sudah ditetapkan jadi tersangka, maka kasus Budi jadi ramai. Presiden pun dalam posisi dilematis. Satu sisi, dia yang usulkan Budi sebagai calon Kapolri tunggal. Di sisi lain, DPR pun telah setuju dan menetapkan Budi sebagai Kapolri.

Namun, di sisi lainnya lagi, KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka. Dan di sisi lainnya juga elit-elit partai pendukung, bahkan dari PDIP, meminta Jokowi segera melantik Budi. Tapi Jokowi pun dihadapkan pada situasi yang amat pelik, para relawan yang mendukungnya menolak mentah-mentah Komjen Budi sebagai Kapolri, karena sudah berstatus tersangka. Mereka menganggap tak elok seorang tersangka yang mungkin sebentar lagi masuk penjara jadi Kapolri. Buah simalakama pun terpaksa harus digenggam Jokowi. Mau dimakan, jelas bukan buah yang enak. Ini buah yang membuat Jokowi serba salah.

Akhirnya Jokowi pun menunda pelantikan Budi. Tak hanya itu, selain menunda pelantikan Budi, Presiden juga memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Serta untuk mengisi kekosongan mengangat Komjen Badroedin Haiti sebagai Kapolri ‘sementara’ alias pelaksana tugas Kapolri.

Dalam broadcast messengernya, Mas Miko mengungkapkan beda kewenangan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Meski ketiganya sama-sama lembaga penegak hukum, tapi ada satu perbedaan mendasar terkait kewenangan. Perbedaannya ada di Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Pasal 40 UU Pasal 40 UU tentang KPK, dinyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

Nah, berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan. Dua institusi ini, punya kewenangan mengeluarkan SP3. Jadi seorang tersangka yang kasusnya ditangani kepolisian dan kejaksaan, kasusnya bisa dihentikan bila kemudian ternyata dalam perkembangan penanganan kasus, bukti pendukung tak kuat. Beda dengan KPK. Sekali ia sudah menetapkan tersangka, kasusnya tidak bisa dihentikan alias akan lanjut terus sampai pengadilan. Dalam kata lain pasti akan dilimpahkan ke meja hijau. Dalam sejarahnya pula, nyaris tak ada satu pun tersangka yang ditetapkan KPK, lolos di pengadilan. Selalu terjerat, dan bisa divonis. Sederhananya, nyaris tak ada yang dibebaskan.

Karena kewenangan KPK itulah, Mas Miko dalam broadcast messengernya ngotot minta Presiden Jokowi tak sekedar menunda pelantikan tapi membatalkan Komjen Budi sebagai Kapolri. Ya karena itu, karena KPK tak bisa mengeluarkan SP3. Ini akan lanjut terus. Jadi kecil kemungkinan Komjen Budi akan lolos bebas. Maka, Mas Miko pun minta Jokowi segera menyiapkan pengganti Komjen Budi. Sebab nasib Komjen Budi hampir dipastikan akan di kursi pesakitan di muka meja hijau, bahkan hanya menunggu waktu masuk penjara. Kan tak elok, seorang Kapolri di meja hijaukan, bisa lebih geger republik ini.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini