Jenderal Djoko Susilo, Kakorlantas Pertama yang Masuk Penjara

by
January 21st, 2015 at 2:54 pm

CiriCara.com – Pada tahun 2010, secara resmi Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri berubah nama menjadi Korp Lalu Lintas Mabes Polri. Payung hukum perubahan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 52 yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus tahun 2010. Dalam Perpres itu dinyatakan Ditlantas Babinkam Polri berubah menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Ya, awalnya sebelum terjadi perubahan Ditlantas menjadi bagian dari Badan Pembinaan Keamanan Polri (Babinkam Polri). Badan ini pun dipisahkan menjadi badan tersendiri. Kepala Babinkam Polri pun dijabat perwira tinggi polisi bintang tiga alias Komisaris Jenderal. Korlantas sendiri alur komandonya langsung kepada Kapolri.

Djoko Susilo, simulator sim

Irjen Djoko Susilo – Ist

Karena perubahan nomenklatur itu pula, maka pangkat kepala Korlantas pun ikut berubah. Tadinya, saat masih bernama Ditlantas, posisi direktur di direktorat ini dijabat oleh perwira tinggi bintang satu. Namun seiring perubahan nomenklatur dari Ditlantas jadi Korps Lalu Lintas, pangkat sang komandan pun naik, dari bintang satu menjadi bintang dua. Atau dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektorat Jenderal (Irjen).

Nah siapakah perwira yang beruntung jadi Kakorlantas pertama Mabes Polri? Ternyata perwira tinggi yang beruntung itu adalah Djoko Susilo. Karena jadi Kakorlantas atau Kepala Korps Lalu Lintas, bintang di pundak Djoko bertambah dari satu menjadi dua bintang. Sebelum diangkat jadi Kakorlantas, Djoko menjabat sebagai Direktur di Ditlantas Polri. Bintangnya kala menjabat Direktur masih satu alias masih berpangkat Brigjen. Tapi begitu Ditlantas berubah jadi Korlantas, Djoko pun naik pangkat menjadi Irjen. Jadilah dia Irjen Djoko Susilo.

Tentu kenaikan pangkat, plus penambahan bintang adalah hal yang diidam-idamkan semua perwira di kepolisian. Pastinya tak kepalang bungahnya Djoko ketika itu menjadi Irjen plus jadi Kakorlantas pertama di Indonesia. Sebab dengan menyandang pangkat Irjen, selangkah lagi jika tak ada badai yang menghadang Djoko bakal berpangkat bintang tiga alias Komjen.

Senin, 20 September 2010, Djoko secara resmi dilantik sebagai Kakorlantas Polri oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Bambang Hendarso Danuri. Djoko pun resmi menyandang pangkat Irjen. Djoko dilantik bersama 22 perwira Polri yang hari itu juga mendapatkan kenaikan pangkat. Lulusan Akpol angkatan 1984 itu pun menjadi pencetak sejarah, menjadi Kepala Korp Lalu Lintas pertama di negeri ini. Sebuah kebanggaan yang tak terhingga. Pada 2012 kebanggaan Djoko kian lengkap. Sebab di tahun itu Djoko kembali dipromosikan jadi Gubernur Akademi Kepolisian yang berkedudukan di Semarang. Namun kebanggaan Djoko tak berlangsung lama. Bintangnya yang begitu cepat melesat, tiba-tiba harus jatuh. Karirnya pun langsung padam.

Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang membuat karir jenderal yang dijuluki The Rising Star itu jatuh ke titik nadir. Tanggal 22 Juli 2012, menjadi tonggak awal ‘kejatuhan’ Irjen Djoko. Di tanggal itu, secara resmi komisi anti rasuah menetapkan Djoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Ijin Mengemudi atau kemudian dikenal dengan kasus Simulator SIM. Cepat dan pasti, bukan perlahan tapi pasti, karir Djoko pun langsung padam.

Nasib sial Djoko pun kian lengkap, saat KPK resmi menahannya pada 3 Desember 2012. Sang jenderal terpaksa harus mengenakan rompi oranye KPK, rompi penanda bagi seorang tahanan komisi anti korupsi. Rumah Tahanan Guntur menjadi ‘rumah baru’ bagi sang jenderal. Publik pun geger. Komisi anti korupsi mendapat panen pujian, karena berani menetapkan jenderal aktif sebagai tersangka, bahkan menahannya.

Kebanggaan Djoko pun langsung meruap. Wajahnya keruh. Meja hijau dan ketuk palu hakim tinggal menunggu waktu. Pada 23 April 2013, Djoko menjalani sidang pertamanya. Oleh Jaksa, Djoko dituntut hukuman 18 tahun penjara. Jaksa menilai Djoko terbukti telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri dalam proyek simulator SIM. Selain menuntut dengan hukuman 18 tahun penjara, Jaksa juga menuntut Djoko untuk membayar denda Rp 1 milyar subsider 1 tahun kurungan penjara.

Selasa 3 September 2013, langit seperti runtuh bagi Djoko. Hari itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Tidak terima, sang jenderal pun mengajukan banding. Namun, bukan hukuman yang dikorting. Justru pengadilan tingkat banding hukuman Djoko diperberat. Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman Djoko menjadi 18 tahun dari semula yang hanya 10 tahun. Djoko juga dikenakan denda Rp 1 milyar subsider 1 tahun kurungan penjara. Tak hanya itu, Djoko mendapat hukuman tambahan, hak politiknya untuk dipilih sebagai pejabat publik dicabut.

Tapi Djoko tak menyerah. Perlawanan hukum kembali ia lakukan. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kasasi Djoko kembali ditolak. Awal Juni 2014, Majelis Hakim yang menyidangkan pengajuan kasasi Djoko, memutuskan menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Djoko tetap harus menerima ganjaran hukuman 18 tahun penjara. Sekarang sang jenderal eks Kakorlantas Polri pertama itu harus menjalani hari-harinya di LP Sukamiskin, Bandung.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini