“Parade” Penyelidikan Kasus Korupsi di Indonesia

by
January 22nd, 2015 at 9:42 am

CiriCara.com – Pada 30 Maret 2012, saya berkesempatan mengobrol dengan Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Gamawan Fauzi. Ya tentunya ngobrol dengan Mendagri, bersama para wartawan lain yang biasa ngepos liput di kementerian yang saat itu dipimpin Pak Gamawan.

koruptor

Gedung KPK – Ist

Saat itu hari Jumat. Nah di hari itu, bila sedang tak keluar kota, usai solat Jumat, Pak Gamawan selalu menyempatkan diri mampir ke salah satu ruangan di sebelah ruangan kerja Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang kerap jadi tempat ngumpulnya para wartawan. Sambil menikmati kopi ditemani kue kering, kami dan Pak Menteri bisa mengobrol sampai berjam-jam. Kecuali kalau Pak Menteri sedang punya agenda, durasi obrolan biasanya hanya sebentar.

Nah, obrolan pada Jumat itu menyinggung tentang banyaknya para elit di daerah, baik itu kepala daerah maupun wakil rakyat di daerah yang tersandung kasus hukum. Yang parahnya mereka rata-rata tersandung oleh kasus korupsi. Kata Pak Gamawan ketika itu, kasus dugaan korupsi tidak hanya banyak menyeret kepala daerah atau wakil kepala daerah, namun juga menjerat para wakil rakyat baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Bahkan yang paling banyak terjerat kasus itu adalah para legislator di daerah.

Menurut Pak Gamawan dari data yang dihimpun kementeriannya, jumlah permohonan ijin pemeriksaan terhadap anggota DPRD tingkat provinsi antara rentang 2004 sampai 2012 mencapai 431 ijin pemeriksaan. Ijin yang dimohonkan itu pemeriksaan terhadap para wakil rakyat baik sebagai saksi, tersangka ataupun saksi yang juga sudah berstatus tersangka. Dari 431 ijin pemeriksaan kata Pak Gamawan sebanyak 83,76 persen diantaranya adalah ijin pemeriksaan terkait kasus korupsi.

Sedangkan permohonan ijin pemeriksaan untuk legislator tingkat kabupaten dan kota dalam rentang waktu yang sama mencapai 474 ijin pemeriksaan. Ratusan ijin itu diajukan untuk memeriksa 1.737 orang wakil rakyat tingkat kabupaten dan kota. Pak Gamawan mengungkapkan, 28,81 persen dari 474 ijin pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi. Sisanya kasus pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik dan lain-lain.

Nah ijin pemeriksaan untuk kepala daerah sendiri dalam rentang 2004 sampai 2014, telah dikeluarkan sebanyak 173 ijin pemeriksaan. Semua ijin itu diajukan ke Presiden atas permohonan para penegak hukum. Jadi begitu cerita parade korupsi dari 2004 hingga 2012 yang tak ada habis-habisnya. Fakta yang menyebalkan sekaligus bikin muak rakyat.

Entah berapa lagi banyak lagi ijin pemeriksaan kasus korupsi di tahun 2015 ini. Akan kah jadi semakin banyak? Atau justru makin berkurang?

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini