Memahami Apa Itu Praperadilan

by
February 18th, 2015 at 11:55 am

CiriCara.com – Proses praperadilan yang diajukan oleh kubu Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menyita perhatian publik. Kubu Budi mempraperadilankan penetapan tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atas diri calon Kapolri tersebut.

pengadilan

Praperadilan – Ist

Kasus praperadilan membetot perhatian, karena status tersangka itulah yang membuat langkah Budi terhenti jadi Kapolri. Padahal mantan ajudan Megawati itu tinggal dilantik saja oleh Presiden Jokowi, setelah pengajuannya sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden disetujui DPR. Tapi karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh komisi antirasuah, Jokowi memutuskan menunda melantik Budi.

Cerita tentang Budi, kian ramai dan panas, setelah Mabes Polri, kemudian balik menetapkan Bambang Widjajanto sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu saat Wakil Ketua KPK itu jadi penasehat hukum pasangan calon kepala daerah di Kotawaringin Barat. Kasus sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat sendiri dimenangkan klien Bambang. Kian ramai lagi, karena setelah itu berturut-turut semua pimpinan KPK, mulai dari Abraham Samad, Adnan Pandupraja dan Zulkarnaen diadukan ke Mabes Polri dengan kasus yang masing-masing berbeda.

Partai pendukung Jokowi sendiri, meminta Presiden agar menunggu proses praperadilan berakhir sebelum memutuskan apakah akan melantik Budi atau membatalkannya. Kata praperadilan pun jadi populer. Lalu seperti apa ‘makhluk’ bernama praperadilan tersebut.

Pada 8 Februari 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri MaPPI FH UI, ILR, PSHK, ICW, dan YLBHI, menggelar sebuah diskusi bertema “Praperadilan Komjen BG dalam Konsep Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.” Hadir sebagai pembicara, Adnan Paslyadja, Bahrain, Ferdinand Andi Lohlo, dan Ganjar Laksmana Bonaprapta. Diskusi digelar di kantor YLBHI di Jakarta.

Kebetulan saya dikirimi resume dari masing-masing pembicara yang jadi narasumber di diskusi tersebut. Resume saya dapatkan dari kiriman email yang dikirimkan, Mbak Lalola Easter dari bagian Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
Indonesia Corruption Watch (ICW). Kiriman email berisi resume diskusi dari Mbak Lalola, saya terima Minggu 8 Februari 2015 pukul 12.39 WIB.

Dalam resume yang saya terima, Adnan Paslyadja, Mantan Jaksa dan Pengajar Badiklat Kejaksaan menjadi pembicara pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Menurut Adnan, pengaturan praperadilan hanya ada di KUHAP dan dalam KUHAP. Tepatnya praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, dan Pasal 80. Namun mekanisme praperadilan juga dapat digunakan untuk permintaan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Kata Adnan, dalam KUHAP tidak ada sama sekali disebutkan bahwa penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Adnan melanjutkan, tersangka sendiri adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka melakukan perbuatan yang cukup. Jadi kata dia, jangan dicampuradukan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dengan bukti. Karena kekuatannya berbeda. Ditambahkannya, kalaupun ada praperadilan, proses hukum dalam pokok perkara tetap berjalan. Karena menurutnya, tidak ada pengaruhnya. Jikapun praperadilan Budi Gunawan dikabulkan, pokok perkara akan tetap dilanjutkan. Apalagi KPK sendiri tidak punya mekanisme SP3. Komisi antirasuah dapat mengajukan kembali penetapan tersangka Budi tanpa memengaruhi pokok perkara

“Jadi keliru sekali kalau harus menunggu putusan praperadilan Budi untuk memulai persidangan pokok perkara Budi Gunawan,” katanya.

Comment di sini