Kronologi Kisruh Ahok vs DPRD DKI Jakarta

by
March 2nd, 2015 at 10:27 am

CiriCara.com – Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dan DPRD sedang hangat-hangatnya kaitannya dengan anggaran APBD 2015 sebesar  Rp 73,08 triliun masih  belum bisa dikeluarkan yang akan digunakan  oleh Pemprov, kemandegan pengucuran Dana sebesar itu masih adanya kekisruhan antara eksekutif dan legislative (sampai kapan yah berakhir)

ahok

Ahok – Ist/Wartapost

Antara Gubernur dan DPRD saling melempar bola panas yang berisikan argument yang bikin kuping panas, Gubernur menyebutkan bahwa Legislatif kabarnya telah menyunat anggaran sebesar 10-15 persen (bayangkan yah Rp.73.08 triliun x 10% = ???) dari program-program unggulan Pemrov sehingga muncul anggaran sebesar Rp,12.1 triliun untuk pos-pos yang dianggapnya tidak logis.

Ada beberapa kronologis hingga antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD, ribut:

Pada tanggal 27 Januari 2015

Sidang paripurna DPRD menyetujui APBD 2015 sebesar Rp.73,08 triliun, jumlah tersebut ada peningkatan 0,24 persen dibandingkan APBD tahun 2014 yang berjumlah Rp.72,9 triliun. Namun menurut wakil ketua DPRD M.Taufik menyebutkan bahwa, anggaran itu berkurang dari yang diajukan KUA-PPAS oleh Gubernur DKI melalui surat edaran nomor 2525/-1.173 tertanggal 13 Novembar 2014 dengan total anggaran RAPBD 2015 mencapai Rp. 76 Triliun leibh.

Tetapi telah melalui cek n ricek serta pembahasan oleh Badan Anggaran bersama dengan eksekutif akhirnya menyepakati secara aklamasi sebesar Rp.73,083. Kawanan DPRD juga memberikan 13 notulen untuk program-program dan kebijakan eksektif. Dan Gubernur DKI Jakarta menyebutkan bahwa dana akan diprioritaskan untuk penanganan banjir sekaligus membeli tanah untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Pada tanggal 2 Februari 2015

Pemrov DKI Jakarta langsung menyerahkan APBD yang telah disetujui bersama-sama ke Kemendagari.

Pada tanggal 6 Februari 2015

Dokumen APBD tahun 2015 yang diserahkan kepada Kemendagri dikembalikan kembali karena terdapat dokumen yang belum lengkap, sedangkan Kemendagri sendiri sudah menerima berkas anggaran APBD 2015 dari Pemprov DKI tertanggal 5 Februari beberapa hari yang lalu, dimana isi dokumen tersebut sudah dilengkapi dengan surat persetujuan bersama dari DPRD DKI, namun, timbul permasalahan karena adanya berkas lampiran yang tidak sesuai aturan.

Ketidaksesuainnya adalah, pada lampiran 1A-nya yaitu ringkasan APBD tidak ada, belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), tidak ada dan format serta struktur APBD tidak sesuai dengan PP No.58 tahun 2015 dan Permendagri No.13 tahun 2006. Dan lagi salah satu penyebanya adalah dalam kesalahan format yagn digunakan Pemrov DKI karena semua penyusunan APBD-nya mengguanakan e-budgeting.

Penulis: MasArif

Artikel terkait: Saya Demen Ahok

Comment di sini