Ahok vs DPRD DKI: Hak Angket Jangan Mengorbankan Rakyat

by
March 3rd, 2015 at 2:45 pm

CiriCara.com – Berita perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dengan DPRD Jakarta, jadi headline hampir disemua berita. Perseteruan mereka diulas habis-habiskan oleh berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Apalagi, setelah DPRD secara resmi menggulirkan hak angket terhadap Ahok.

Azas Tigor Nainggolan

Azas Tigor Nainggolan – Ist

Maka berlomba-lombalah, media mengulasnya dari berbagai sudut. Tema ‘anggaran siluman’ yang ditudingkan Ahok kepada kalangan dewan, laris manis diulas dalam berita. Di televisi talk show demi talk show dihadirkan. Beragam pengamat, dengan berbagai latar diminta menanggapi, mulai dari pengamat politik, hukum tata negara hingga para aktivis LSM yang selama ini bergiat menyoroti politik anggaran. Ruang publik pun kembali gaduh. Padahal baru saja kegaduhan yang dipicu oleh polemik Budi Gunawan mulai mereda. Kini, kegaduhan baru muncul tak kalah riuh. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh perseteruan antara Ahok vs DPRD DKI Jakarta.

Setelah ditetapkannya dilakukan Hak Angket terhadap proses pembahasaan RAPBD 2015 Jakarta maka akan terjadi hambatan pembahasan RAPBD 2015. Hambatan tersebut setidaknya selama 60 hari ke depan atau hingga akhir April 2015. Berkaitan dengan pemenuhan pelayanan publik dan pembangunan di Jakarta maka diperlukan terobosan alternatif. Sebagai terobosan sesuai UU Keuangan Daerah diatur jika ada hambatan dalam pembahasan RAPBD maka Mendagri bisa menetapkan APBD sebelumnya sebagai pengganti RAPBD yang terhambat pembahasannya. Agar tetap dilakukannya pelayanan bagi warga Jakarta maka untuk itu jika di perlukan Mendagri dapat menetapkan ABPD 2014 sebagai penganti atau dasar pelaksanaan pelayanan dan pembangunan Jakarta senagai APBD 2015 sambil menunggu Hak Angket selesai.

Namun yang pasti, akibat perseteruan itu, anggaran pemerintah daerah Jakartaa tak kunjung bisa disahkan. Imbasnya pun langsung terasa. Salah satu yang kena pengaruhnya adalah para guru di DKI Jakarta. Mereka pun harus gigit jari dan menjerit, karena Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tak kunjung cair. Boleh jadi program-program lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik, akan molor. Fatalnya ‘mangkrak’.

Minggu, 1 Maret 2015, saya menerima broadcast messenger dari Azas Tigor Nainggolan. Azas adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta). Dalam broadcast messengernya, Azas mengungkapkan kegundahannya, hak angket yang sudah digulirkan, akan menghambat kepada program-program Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, setelah ditetapkannya hak angket terhadap proses pembahasaan RAPBD 2015 Jakarta maka yang akan terjadi adalah hambatan kepada pembahasan RAPBD 2015 itu sendiri. Hambatan tersebut setidaknya selama 60 hari ke depan atau hingga akhir April 2015.

Pemenuhan pelayanan publik dan pembangunan di Jakarta pun akan terganggu. Kata Azas, diperlukan terobosan alternatif. Sebab jika tak ada terobosan, rakyat yang bakal jadi korban. Merujuk kepada Undang-Undangan Keuangan Daerah, sudah diatur jika ada hambatan dalam pembahasan RAPBD maka Mendagri bisa menetapkan APBD sebelumnya sebagai pengganti RAPBD yang terhambat pembahasannya. Karena itu agar tetap dilakukannya pelayanan bagi warga Jakarta, untuk itu jika di perlukan Mendagri dapat menetapkan ABPD 2014 sebagai penganti atau dasar pelaksanaan pelayanan dan pembangunan Jakarta, sambil menunggu hak angket selesai.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini