Pengusung Angket Ahok, Tak Tahu Hak Angket

by
March 3rd, 2015 at 10:33 am

CiriCara.com – Nuraina, atau akrab disapa Nuri “Shaden”, kini sudah merintis karir baru. Ia sudah jarang lagi bernyanyi. Nuri kini, sudah hijrah menjadi politisi. Bahkan pada pemilu legislatif 2009 kemarin, Nuri “Shaden” sukses terpilih melenggang ke Kebon Sirih alias terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta (DPRD DKI Jakarta). Nuri “Shaden” maju ke pemilihan lewat partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, partai yang didirikan Prabowo Subianto.

nuri shaden

Nuri Shaden – Ist

Bahkan Nuri “Shaden” di DPRD DKI Jakarta, bukan legislator biasa saja. Ia punya posisi penting di fraksinya, yakni sebagai Bendahara Fraksi Gerindra. Maka ketika gonjang-ganjing anggaran siluman muncul yang berujung pada digulirkannya hak angket yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, Nuri “Shaden” pun banyak diburu para wartawan untuk dimintai tanggapannya.

Statusnya sebagai Bendahara Fraksi Partai Gerindra, membuat pendapat Nuri “Shaden” dianggap layak mewakili suara fraksi partainya terkait dengan perseteruan antara Ahok dengan parlemen ibukota. Maka, Nuri “Shaden” pun dikejar para kuli tinta, dimintai tanggapannya tentang hak angket yang salah satu inisiatornya adalah Partai Gerindra, partai tempat Nuri bernaung.

Salah satu media yang memuat pendapat Nuri “Shaden” tentang hak angket adalah kompas.com. Dalam salah satu beritanya yang diunggah pada Kamis 26 Februari 2015, kompas.com, memuat pernyataan Nuri “Shaden” tentang hak angket.

Saya membaca berita tentang Nuri “Shaden”, pada hari Sabtu, 28 Februari 2015. Itu pun tak sengaja, setelah saya membaca status kawan saya seorang wartawan media cetak yang diunggah di akun facebooknya. Dalam status facebooknya, kawan saya itu mengomentari pernyataan Nuri “Shaden” tentang hak angket. Tak lupa ia menautkan link berita tentang Nuri yang dimuat kompas.com. Saya pun mengkliknya, karena penasaran, karena kawan saya, tanggapannya begitu nyinyir terhadap Nuri.

Ternyata, dalam berita di kompas.com itu, dimuat pernyataan Nuri tentang hak angket. Wartawan sepertinya menanyakan pada Nuri, tentang pengertian hak angket. Begini, isi lengkap pernyataan Nuri yang saya kutip dari kompas.com. “Hak angket itu kan (hak) bertanya ya. Ya saya berharap (hubungan DPRD dan DKI) bisa lebih komunikatif dan (menjalin) kerja sama lebih baik lagi,” kata Nuri, saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 26 Februari 2015.

Pantesan kawan saya begitu nyinyir menanggapi berita itu, hingga menuliskan status yang tampak ‘setengah’ membully Nuri.

“Kupikir-pikir, kupikir pikir, lebih baik kamu menyingkir..Kupikir-pikir, kupikir-pikir lelaaaahhhhh,” begitu bunyi status kawan saya tersebut.

Kawan saya nyinyir menanggapi, karena Nuri salah mengartikan hak angket. Yang dikatakan Nuri, bukanlah hak angket. Tapi hak interpelasi. Hak interpelasi sendiri adalah hak yang dimiliki anggota dewan untuk bertanya atau meminta keterangan kepala daerah terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting dan punya dampak luas kepada masyarakat. Misalnya, beberapa waktu lalu beberapa anggota DPR, sempat akan menggulirkan hak interpelasi meminta keterangan Presiden terkait dengan kebijakan menaikan BBM yang diambilnya.

Pernyataan Nuri pun ramai diperbincangkan. Salah seorang sahabat saya lainnya, Roy Salam yang merupakan Peneliti di Indonesian Budgeting Center (IBC) juga ikut mengomentari pernyataan Nuri di akun facebooknya. Roy juga ikut menautkan link berita berisi pernyataan Nuri “Shaden” tentang hak angket. Seraya di bawahnya, Roy menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak angket.

Menurut Roy, hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak angket yang dimiliki dewan kata Roy, termuat dalam Pasal 322 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Penulis: Agus Supriyatna

Artikel Terkait: Kronologi Kisruh Ahok vs DPRD DKI, “Saya Demen Ahok”, “Hook” Ahok untuk DPRD

Comment di sini