Ahok Malah Harapkan Hak Angket Dilaksanakan

by
March 5th, 2015 at 3:12 pm

CiriCara.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, alias Ahok justru mengharapkan hak angket tetap dilaksanakan. Mantan Bupati Belitung itu juga berharap hanya Partai Nasdem yang menarik hak angketnya. Ahok mengatakan, dengan begitu, skenario anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun terungkap.

ahok

Ahok – Ist/Wartapost

Prestasi

Ahok begitu menikmati konflik yang terjadi antara dirinya dengan DPRD DKI saat ini. Ia menilai, kesempatan tersebut merupakan prestasi yang belum pernah terjadi di Indonesia. Selama ini, belum ada pemimpin daerah yang terkesan menantang partai-partai.

Dari PNS untuk PNS

Sebagai seorang PNS, Ahok tidak ingin hal yang sudah lumrah terjadi dialami lagi oleh jajarannya. Menurutnya, selama ini pegawai negeri banyak terlibat dalam membuat anggaran siluman. Para anggota DPRD kerap melakukan berbagai ‘cara’ agar pihak SKPD menyetujui usulan anggaran dari para wakil rakyat tersebut. Ahok pun tidak menampik ada bawahannya yang ikut terlibat, seperti kasus yang menjerat oknum PNS DKI pada tahun 2007 lalu.

Pembelaan

Ahok menyayangkan pihak DPRD yang kerap hanya bisa menuding PNS saja. Bercermin dari kasus tahun 2007 tersebut, tidak ada oknum DPRD yang terjerat hukum. Sosok yang pernah berdampingan dengan Jokowi itu menyinggung kasus Kepala Bidang Tata Air Dinas Pekerjaan Umum DKI, Fahrurrozi. Ahok menengarai penahanan Fahrurrozi ialah akibat menolak anggaran siluman.

Hak Angket Ditarik

Partai Nasdem menjadi kelompok pertama yang menarik dukungannya terhadap pengajuan hak angket. Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut juga memberikan Surat Peringatan kepada salah satu kadernya, Inggrad Joshua atas keaktifannya dalam panitia hak angket.

Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa juga memberikan sinyal untuk bertindak serupa. Dimyati Natakusumah, Sekretaris Jenderal Partai persatuan Pembangunan juga mengeluarkan pernyataan tidak mendukung hak angket.

Dua Versi

Saat ini, ada dua versi Rancangan APBD (RAPBD) yang diajukan ke Kementrian Dalam Negeri.Versi pertama ialah  RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif atau pihak Pemerintah Provinsi DKI tanpa persetujuan DPRD. Kedua ialah RAPBD versi DPRD yang terlah dibahas bersama pihak eksekutif pada tanggal 27 Januari 2015.

Penulis: Ummu Solid

Comment di sini