Karena Perubahan Iklim Global, Banjir Pun Jadi Menu Tiap Tahun

by
March 6th, 2015 at 3:01 pm

CiriCara.com – Kamis petang, 5 Maret 2015, saya mendapat kiriman email dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global. Email yang dikirimkan koalisi, ternyata sebuah siaran pers. Dalam pernyataan persnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyerukan agar agenda perubahan iklim dan komitmen dalam melindungi hutan perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia. Koalisi juga mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggabungkan dua kementerian sekaligus dua lembaga setingkat kementrian yakni, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+).

korban banjir

Evakuasi korban banjir – Ist

Dalam siaran pers itu, Muhammad Djauhari wakil koalisi dari Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), menyatakan, pihaknya mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi, mengefisienkan birokrasi dengan menyatukan beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi saling terkait. Namun kata dia, terkait dengan perubahan iklim, penggabungan lembaga menciptakan peluang dan tantangan tersendiri menyangkut karakter dari isu perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karakter yang dimaksud Muhammad antara lain, perubahan iklim sebagai dampak akumulatif, fungsi lintas sektor, mendesak dan bertenggat waktu, serta tidak boleh melangkah mundur.

Karena itu, untuk membangun dan merehabilitasi ketahanan sosial masyarakat dari dampak perubahan iklim, ia mengusulkan, agar pemerintah menjalankan agenda adaptasi yang sama kuatnya dengan agenda mitigasi. Tapi agenda itu tanpa meninggalkan inisiatif-inisiatif yang telah dimulai sebelumnya. Sebab kata dia, sudah bukan rahasia lagi, perubahan iklim yang disebabkan oleh pelepasan emisi berdampak besar pada ketahanan nasional. Dampaknya, banjir,  longsor,  kekeringan,  dan  kebakaran  hutan  seolah-olah telah menjadi menu wajib setiap tahun yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Diperparah, lahan kritis di dalam kawasan hutan kata dia, kini telah mencapai lebih dari 27 juta hektar.  Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim atau cuaca pun sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kini, mereka terancam karena naiknya  permukaan  air  laut.  Selain itu, keanekaragaman  hayati  yang  merupakan  kekayaan  Indonesia ikut kena dampaknya. Kini, keanekaragaman hayati  dalam  kondisi  rentan.  Sementara, akibat pemanasan global, ukuran  ikan di laut  semakin  menyusut  karena berkurangnya kadar oksigen dalam laut.

Berangkat dari fakta diatas, Muhammad berpendapat, penanganan iklim yang berubah membutuhkan peran berbagai sektor, tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Sementara wakil koalisi dari Perkumpulan HuMa, Sisilia Nurmala Dewi menyatakan, kerangka kerja perubahan iklim tidak hanya bicara soal mitigasi. Melainkan juga bicara tentang upaya adaptasi terhadap dampak yang sudah termanifestasi. Selain itu, perubahan mendasar terhadap model pembangunan ekonomi juga menjadi kunci.  Kata dia, setidaknya ada enam rumpun kementerian atau lembaga yang perlu saling bersinergi. Keenam lembaga itu yakni Kantor Kepresidenan, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Politik Hukum dan HAM, serta Lembaga Pemerintah Non Kementrian atau Lembaga Non Struktural lainnya.

Ditambahkannya, fungsi lintas sektor ini juga timbul demi melaksanakan berbagai prasyarat keberhasilan penanganan perubahan iklim yang inisiatifnya telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, yakni Kebijakan Satu Peta, Pemetaan Partisipatif, Moratorium Izin, Penyelesaian Konflik dan Hak Masyarakat Hukum Adat/ Komunitas Lokal, serta Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Sedangkan Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace, Yuyun Indradi menekankan tentang pentingnya melanjutkan dan memperkuat agenda moratorium izin di dalam kawasan hutan dan lahan gambut. Menurut dia, moratorium itu sangat penting demi tata kelola yang lebih laik. Namun dengan catatan pemerintah juga mesti menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang justru mengancam lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini