“Hanya Tuhan yang Punya Hak Mutlak Mencabut Nyawa”

by
March 9th, 2015 at 2:38 pm

CiriCara.com – “Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabut kehidupan,” kalimat itu datang dari Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Bang Jeirry Sumampow dalam siaran persnya yang dikirimkan via email. Kebetulan, saya salah satu yang dikirimi pernyataan pers dari PGI yang dikirimkan via email tersebut. Kiriman pernyataan pers dari Bang Jeirry Sumampow itu, saya terima, Minggu sore, 8 Maret 2015.

hukuman mati

Ilustrasi hukuman mati – Ist

Dalam pernyataan persnya, Bang Jeirry mengatakan, hak untuk hidup adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap manusia. Karena itulah ia menolak hukuman mati. Sebab hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seorang manusia, bukan manusia atau otoritas negara sekalipun.

Bang Jeirry melanjutkan, PGI sendiri memahami bahwa negara menjalankan dan menegakkan hukum dalam rangka memelihara kehidupan yang lebih bermartabat. Namun dalam pandangan dia, hukuman yang diterapkan hendaknya bertujuan untuk mengembalikan para pelanggar hukum kepada kehidupan yang bermartabat tersebut. Dan itu, tercermin dalam penggantian kata “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan”. Karena itu, segala bentuk hukuman harusnya memberi peluang kepada para terhukum untuk kembali ke dalam kehidupan yang bermartabat.

Tapi kata dia, bila hukuman mati yang dilakukan maka peluang untuk memperbaiki diri menjadi tertutup sama sekali. Dalam perspektif seperti itu, praktek hukuman mati merupakan bentuk sikap frustrasi negara atas kegagalannya menciptakan tata kehidupan masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Di luar itu, perkembangan peradaban manusia juga kata Bang Jeirry, telah mendorong banyak negara di dunia yang sebelumnya mempraktekkan hukuman mati, kemudian menghapusnya. Jadi, terlihat ada kecenderungan dari berbagai negara yang beradab untuk mencabut hukuman mati dari sistem peraturan dan perundang-undangan mereka. Atau setidaknya, mereka memberlakukan kebijakan dalam bentuk moratorium eksekusi hukuman mati. Kecenderungan ini, didorong. oleh keraguan apakah hukuman mati masih memberi efek jera,  sebagaimana yang dimaksudkan oleh ancaman hukuman mati tersebut.

Kata Bang Jeirry, dalam konteks Indonesia. eksekusi hukuman mati sering mengalami kekeliruan. Namun tidak pernah bisa dikoreksi kembali, karena  orangnya sudah meninggal. Bang Jeirry mencatat, ada beberapa keputusan pengadilan yang sudah inkrach, ternyata di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam putusan hukum tersebut. Dengan demikian, ia berpendapat sangat beresiko menjalankan eksekusi hukuman mati, jika seandainya putusan yang sudah dijatuhkan hakim ternyata dikemudian hari keliru.

Padahal, ujar Bang Jeirry, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Jika sudah meratifikasi, konsekuensinya negara harusnya tak boleh lagi memberlakukan hukuman mati. Sebab dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang tak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Dan itu, telah ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu termuat dalam Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, …. adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Jadi Pasal 28 I ayat (1) ini menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tak lagi mengizinkan lagi terjadinya praktek hukuman mati dalam negara ini.

Namun Bang Jeirry menyayangkan, substansi Pasal 28 I ayat (1) ini belum ditindaklanjuti dalam bentuk penataan regulasi yang terkait dengan itu. Hukuman mati sendiri menurut dia, telah menodai rasa kemanusiaan dan keadilan. Karena hukuman mati bertentangan dengan hakekat kehidupan yang diberikan Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara Kehidupan. Hukuman mati tak lagi memberikan ruang bagi orang untuk melakukan perbaikan diri atau pertobatan.

Sebab itu, ia mewakili PGI menolak pemberlakukan hukuman mati sebagai bentuk hukuman terhadap kejahatan. Ia memohon Presiden Jokowi lebih bijaksana dan mempertimbangkan kembali rencana eksekusi hukuman mati yang rencananya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Ia juga berdoa semoga kepala negara tetap konsisten menerapkan konstitusi NKRI dalam terang Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Bang Jeirry menambahkan, ia mewakili PGI meminta Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara segera mendorong penataan regulasi, terutama yang masih mencantumkan hukuman mati dalam ketentuannya. Ia berharap sanksi hukuman mati dihapus dalam semua regulasi yang ada. Bang Jeirry juga menyerukan agar semua umat kristiani mendoakan para korban yang menghadapi eksekusi hukuman mati diberi kekuatan dan ketabahan.

Penulis: Agus Supriyatna

Artikel terkait: Zaman Dulu, Hukuman Mati Direbus.

Comment di sini