Kontroversi Terpidana Korupsi dapat Remisi

by
March 20th, 2015 at 2:18 pm

CiriCara.com – Berkaitan dengan pemberian remisi kepada terpidana korupsi hal tersebut merupakan langkah mundur dari wacana pemerintah. Banyak yang pro juga yang kontra. Menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa “kalau memang mereka korupsi, itu memang kriminal berat tentu hukumannya juga berat. Tapi remisi dari pada hukum itu sendiri.”.

remisi

Remisi Koruptor – Ist

Bahkan wakil Presiden RI (JK) juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang akan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap para narapidana pada kasus korupsi. Tentunya ungkapan seperti itu dipertanyakan oleh beberapa pihak terkait dengan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Salah satunya Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto mempertanyakan dasarnya apa Yasonna ingin merombak Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi terhadap koruptor, narkoba,d an teroris.

Sementara itu menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa wacana pemerintah ingin meninjau kembali pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi merupakan langkah mundur, apabila pemberian remisi tersebut digolkan dan disamaratakan untuk semua narapidana, maka yang dikhawatirkan adanya potensi tindakan korupsi yang lebih besar lagi. Pemberian efek jera terhadap pelaku atau terpidana korupsi sudah terlaksana antara lain, melalui:

  • Tuntutan hukuman maksimal hingga pidana tambahan seperti misalnya, pencabutan hak politiknya.
  • Penerapan sangkaan tindak pidana pencucian uang bagi tersangka korupsi yang diduga para pelaku menyamarkan perolehan hartanya melaui berbagai pihak dan berbagai cara.

Kedua langka tersebut dilakukan dan dimaksudkan agar harta hasil ‘mencuri’ bisa dirampas untuk negara dan pelakunya ‘dimiskinkan’ sebagai efek jera.

Namun langkan Menteri Hukum tersebut yang akan meninjau kembali Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, sepertinya membawa angin sejuk bagi para koruptor, gegalat seperti ini dimasa pemerintahan sekarang sudah tercium, dan dilihat dengan jelas pemberian remisi yang diberikan kepada UTG, AW, SS dan HH (mantan pengacara terpidana korupsi pajak GT) dari nama-nama itulah menjadi perhatian dari publik, tetapi pemerintah sepertinya tutup telinga.

Menurut pakar hukum Universitas Indonesia mengatakan bahwa ‘potensi obral remisi bagi terpidana korupsi sangat besar, dikarenakan sebagian dari mereka yang mendapat remisi masih punya daya pengaruh dan kekuasaan yang besar’ dan potensi korupsi ini terbuka,jika pemberian remisi ini tidak akuntabel dan menyangkut koruptor yang masih mempunyai pengaruh kekuasaan dan uang yang sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa remisi juga dapat dibeli dengan sesuka hati.

Penulis: MasArif

Comment di sini